Menurutnya, peningkatan pemanfaatan layanan ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat semakin meningkatnya cakupan kepesertaan JKN, serta penguatan sistem pelayanan dan digitalisasi yang mempermudah proses administrasi.
Iwan menegaskan, meski layanan terus berkembang, evaluasi terhadap kualitas tetap menjadi fokus utama. “Ini adalah indikator bahwa sistem jaminan kesehatan kita terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat. Namun tentu, kami juga terus melakukan evaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, biaya manfaat untuk program JKN di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Total biaya yang telah dikeluarkan dari 2018 hingga Mei 2025 mencapai Rp43,053 triliun.
Adapun mayoritas biaya, yakni sebesar Rp36,497 triliun (84,77%) digunakan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit, sementara Rp6,555 triliun (15,23%) digunakan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik.
Peningkatan biaya ini tercatat konsisten dari tahun ke tahun, dimulai dengan Rp4,377 triliun pada 2018 dan terus meningkat hingga mencapai Rp8,050 triliun pada 2024. Hingga Mei 2025, biaya yang telah dikeluarkan sudah mencapai Rp5,240 triliun.
Peningkatan biaya manfaat ini mencerminkan tidak hanya bertambahnya jumlah peserta aktif, tetapi juga meningkatnya biaya pengobatan yang lebih mahal di fasilitas rujukan, terutama rumah sakit.
Iwan mengingatkan pentingnya untuk terus mengedepankan upaya pencegahan dan memperkuat layanan kesehatan primer untuk menekan pengeluaran. "Selain itu, kami juga perlu kolaborasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengedepankan promotif dan preventif, agar biaya layanan kesehatan tidak semakin membebani sistem jaminan sosial kesehatan," ujar Iwan.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
