"Praktik mafia tanah di Kabupaten Toba harus ditindaklanjuti dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena, wilayah Toba adalah Destinasi Wisata Internasional yang ada di Indonesia, bukan tempat sarangnya praktik mafia tanah," tegas Roni.
Selain melaporkan ke Mabes Polri, Roni Prima juga telah melaporkan oknum Polres Toba ke Kapolda Sumut pada Kamis, 5 Juni 2025.
"Yang terpenting lagi dalam kasus ini, kami ingin mengungkap praktik mafia tanah yang melibatkan banyak pihak seperti petugas ukur BPN Toba yang diduga mengubah pengukuran objek kepemilikan tanah menjadi milik Dompak Marpaung," terangnya.
Roni juga menambahkan bahwa meskipun tanah telah dibeli oleh Yayasan DEL, nama Dompak Marpaung tidak terdaftar dalam pembayaran tanah tersebut.
"Oknum BPN yang diduga melakukan pengukuran tanah dan perubahan objek diduga secara diam-diam tanpa diketahui oleh seluruh pemilik tanah tersebut. Dan kemudian, kasus ini direkayasa menjadi penyerobotan lahan setelah terjadi transaksi pembayaran oleh Yayasan DEL. Setelah itu, 13 pemilik lahan tersebut termasuk Murniaty Sianturi dituding menyerobot lahan tersebut. Dan anehnya lagi, hanya Murniaty Sianturi yang dijadikan tersangka," pungkasnya.
Kasus ini menjadi ironi karena Murniaty Sianturi, seorang lansia berusia 64 tahun, dijadikan tersangka atas tanahnya sendiri yang sudah ia kuasai selama 28 tahun secara turun-temurun dari orang tuanya. Diduga, ia menjadi korban persekongkolan jahat antara mafia tanah dan aparat penegak hukum, yang melibatkan oknum aparat desa dan oknum BPN.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
