MEDAN, iNewsMedan.id - Kinerja Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dalam pengembangan Danau Toba menuai sorotan dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga. Zeira menilai BPODT, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang strategis.
Zeira secara terang-terangan menyatakan kekhawatirannya bahwa BPODT hanya menjadi 'pajangan' tanpa kontribusi nyata dalam mengurus Danau Toba.
"Jangan sampai BPODT ini, hanya sebagai pajangan saja. Agar ada aja yang ngurusin Danau Toba. Padahal tidak ada yang diurusi itu," tegas Zeira, Kamis (22/5/2025).
Menurut Zeira, BPODT yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, seharusnya memiliki tugas koordinatif untuk menyatukan Pemerintah Provinsi dan tujuh Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba agar bersama-sama membangun destinasi pariwisata terbesar di Indonesia ini.
"Disini peran pemerintah pusat, Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT) ini, diciptakan untuk mempersatukan untuk peningkatan Danau Toba. Apa yang terjadi, terakhir jalan masing-masing," jelasnya.
Zeira juga meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk menyingkirkan ego sektoral demi kemajuan Danau Toba. Ia secara khusus mendesak BPODT untuk menggenjot kinerjanya dalam membangun ekosistem pariwisata Danau Toba agar lebih berkembang.
"Semua masih pakai ego sektoral, ini menjadi perhatian pemerintah pusat, bagaimana BPODT bisa menyatukan kebijakan dari pemerintah daerah, untuk kemajuan Danau Toba," kata Zeira.
Anggota DPRD Sumut ini berharap Pemerintah Pusat melalui Kemenpar kembali fokus dan konsisten dalam membangun serta mengembangkan Danau Toba. Hal ini dinilai penting untuk memberikan dampak positif terhadap dunia pariwisata di kawasan tersebut.
"Pemerintah pusat, harus fokus dan konsisten untuk mengurusi ini. Kita ketahui, dalam peningkatan pariwisata Danau Toba, pemerintah terkait dengan anggaran," pungkas Zeira.
Editor : Chris
Artikel Terkait
