MEDAN, iNewsMedan.id - Kinerja Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dalam pengembangan Danau Toba menuai sorotan dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga. Zeira menilai BPODT, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang strategis.
Zeira secara terang-terangan menyatakan kekhawatirannya bahwa BPODT hanya menjadi 'pajangan' tanpa kontribusi nyata dalam mengurus Danau Toba.
"Jangan sampai BPODT ini, hanya sebagai pajangan saja. Agar ada aja yang ngurusin Danau Toba. Padahal tidak ada yang diurusi itu," tegas Zeira, Kamis (22/5/2025).
Menurut Zeira, BPODT yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, seharusnya memiliki tugas koordinatif untuk menyatukan Pemerintah Provinsi dan tujuh Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba agar bersama-sama membangun destinasi pariwisata terbesar di Indonesia ini.
"Disini peran pemerintah pusat, Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT) ini, diciptakan untuk mempersatukan untuk peningkatan Danau Toba. Apa yang terjadi, terakhir jalan masing-masing," jelasnya.
Editor : Chris
Artikel Terkait
