JAKARTA, iNewsMedan.id- Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia soal tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menekankan bahwa standar internasional tidak serta-merta bisa dijadikan tolak ukur nasional.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai pendekatan Bank Dunia lebih tepat sebagai referensi global ketimbang sebagai dasar kebijakan dalam negeri.
Menurut Amalia, setiap negara memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, sehingga tidak bisa serta-merta disamaratakan dalam satu indikator global. Ia menilai penting bagi Indonesia untuk mempertahankan dan terus mengembangkan garis kemiskinan nasional yang relevan dengan kondisi riil masyarakat.
“Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berdasarkan standar negara berpendapatan menengah ke atas, tetapi tidak semua negara wajib mengadopsinya. Indonesia memiliki metode sendiri yang mempertimbangkan kondisi geografis, biaya hidup, dan kesejahteraan riil di setiap provinsi,” jelas Amalia.
Ia juga menegaskan bahwa penghitungan kemiskinan oleh BPS menggunakan pendekatan desentralistik, yaitu mengukur tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi terlebih dahulu sebelum diakumulasi secara nasional. Cara ini dinilai lebih mencerminkan disparitas dan dinamika ekonomi yang ada di tanah air.
Lebih jauh, Amalia mengajak publik untuk tidak serta-merta menganggap angka dari lembaga internasional sebagai cerminan langsung kondisi Indonesia.
“Angka-angka itu penting, tapi kita perlu memaknainya secara bijak. Kebijakan nasional sebaiknya berpijak pada data yang paling menggambarkan realitas masyarakat,” katanya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
