MEDAN, iNewsMedan.id – Anggota DPRD Medan, Rommy Van Boy kecewa dengan ketidakhadiran BPJS Kesehatan dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Rommy mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sering kali tidak hadir meskipun sudah diundang, padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terkait bantuan sosial dan fasilitas kesehatan.
Hal itu diungkapkannya kepada masyarakat dalam Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di dua titik yakni Jl. Melati, Kel. Hamdan, Kecamatan Medan Maimun dan di Jl Cik Ditiro No.2/210, Kel. Madras Hulu, Kec.Medan Polonia, Minggu (19/1/2025).
“Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan fasilitas kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Ketidakhadiran BPJS menjadi catatan serius karena ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” ujar Rommy Van Boy.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan itu, juga menyoroti sejumlah masalah yang sering dilaporkan oleh masyarakat, termasuk keterbatasan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Ia menceritakan pengalaman seorang warga yang tidak bisa mendapatkan ruangan opname dengan alasan "penuh," namun pasien lain justru diterima dengan cepat.
“Ini ketimpangan yang tidak boleh terjadi. Saya pernah membantu langsung dalam kasus seperti ini, dan setelah saya hubungi pihak terkait, pasien tersebut akhirnya mendapat ruangan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Legislator Partai Fraksi Golkar itu juga mengapresiasi program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan masyarakat berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dan perlu terus disempurnakan.
“Program ini bagus sekali. Dengan KTP saja, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan, bahkan dalam kondisi darurat. Namun, masih ada kekurangan di fasilitas seperti obat dan ruangan yang harus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia juga mendorong peran Puskesmas untuk lebih aktif membantu masyarakat, terutama dalam memberikan informasi dan rujukan jika pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
Sebagai anggota dewan, Rommy menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat secara langsung. Ia bahkan memberikan nomor telepon pribadinya agar warga bisa menghubunginya jika menghadapi kendala terkait pelayanan kesehatan.
“Silakan manfaatkan saya sebagai perwakilan kalian. Kalau ada masalah di rumah sakit, hubungi saya. Kalau saya di Medan, saya akan datang langsung. Kalau tidak, tim saya akan membantu,” kata Politisi Dapil V itu.
Rommy berharap agar ke depan pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, lebih aktif dan responsif dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat. “Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan adil bagi seluruh warga Kota Medan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ramen Kumar, salah seorang warga Madras Hulu mengungkapkan, bahwa ketersediaan obat di rumah sakit, seperti RS Pringadi, sering kali kosong bahkan untuk obat dasar. Ia juga menyoroti pelayanan untuk penyandang disabilitas yang belum maksimal. Selain itu, masalah ketersediaan ruang rawat inap menjadi perhatian serius.
"Kadang pasien harus pulang karena ruang rawat inap penuh. Program UHC bagus, tapi harus diawasi agar berjalan lancar. Semua pihak harus bekerja sama, termasuk pengawasan dari anggota dewan," ujar Ramen.
Sanjay, warga lainnya, menyoroti praktik tidak adil di rumah sakit. Ia menceritakan pengalaman di mana pasien tanpa koneksi sering kali ditolak dengan alasan kamar penuh, sementara mereka yang memiliki hubungan dengan pejabat atau anggota dewan langsung mendapatkan kamar.
"Ini tidak adil. Visi-misi Wali Kota Medan, Pak Bobby, menyatakan tidak boleh ada warga Kota Medan yang sakit dan terlantar. Tapi kenyataannya, orang kecil tanpa akses hanya bisa pasrah. Kita butuh solusi agar rumah sakit melayani semua warga tanpa diskriminasi," tegas Sanjay.
Jasmani, salah seorang warga Medan Maimun mengeluhkan persoalan sulitnya berobat dirumah sakit, karena tidak adanya pelayanan yang baik, dan dipersulit karena tidak ada BPJS kesehatan.
"Saya kemarin membawa orangtua sakit, ke rumah sakit di Jalan Multatuli, namun pelayanan disana tidak baik, karena saya harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan orangtua saya meski saya sudah memberikan kartu identitas saya, kenapa program Pemko Medan yang sudah berjalan seperti program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) tidak berlaku di rumah sakit tersebut", ungkapnya.
Dalam sosper tersebut, Rommy Van Boy memberikan cindera mata kepada anak panti asuhan Ade Irma.
Editor : Chris
Artikel Terkait
