Optimalisasi terhadap program swasembada pangan menurut Christian, dapat dilakukan oleh PTPN dengan tahapan sebagai berikut, Pertama memastikan aksi korporasinya terbentengi secara aturan hukum dengan melibatkan Kejaksaan RI dan BPKP atau Instansi yang berwenang, dalam membentuk pola kerjasama pengelolaan aset yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu demi mendukung optimalisasi program swasembada pangan.
Kedua memastikan bahwa pola kerjasama dilakukan langsung dengan Petani atau Kelompok Tani yang bersentuhan langsung sehingga memutus mata rantai agen dan mafia yang selama ini menjadi akar permasalahan konflik agraria di PTPN.
Ketiga memastikan tanaman yang ditanam di atas areal dimaksud merupakan komoditi yang mendukung swasembada pangan seperti Padi, Jagung atau Tanaman Palawija lainnya diluar komoditi yang sudah ditanam oleh PTPN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih serta saling mendukung program swasembada pangan dimaksud.
"Dengan terlaksananya akselerasi program sebagaimana dimaksud di atas, maka secara finansial PTPN memang tidak diuntungkan secara langsung. Namun secara immateril PTPN dapat merestrukturisasi posisi corporate image menjadi lebih baik di mata Masyarakat, sesuai dengan hakikatnya sebagai agen untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendukung secara aktif program-program strategis yang disampaikan oleh Pemerintah," tambah Christian.
Selain itu jika pola ini dapat terlaksana dengan baik, maka akan terjadi “Islah Nasional” di PTPN terkait dengan konflik agraria. Islah Nasional yang dimaksud Christian, mengandung arti bahwa konflik agraria yang berlarut-larut selama ini akan berakhir. Dimana dua kepentingan baik kepentingan Masyarakat maupun kepentingan PTPN dapat terakomodir dengan optimalisasi program swasembada pangan.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
