MEDAN, iNewsMedan.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Agus Arifin, menyampaikan optimisme terkait target partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 mendatang.
Dalam sebuah diskusi mengenai partisipasi dan peningkatan kapasitas media dalam pendidikan pemilih pada Selasa (25/6), Agus menyatakan bahwa KPU Sumut menargetkan partisipasi pemilih sebesar 80% pada 27 November 2024.
"Kegiatan hari ini terkait dengan diskusi mengenai partisipasi dan peningkatan kapasitas media dalam pendidikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera di tahun 2024. KPU Sumatera menyakini bahwa kegiatan pendidikan ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan rekan-rekan media atau jurnalis. Harapannya, kerjasama ini akan membantu KPU Sumut untuk menyosialisasikan berbagai tahapan dan jadwal yang penting kepada masyarakat, termasuk informasi saat pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024," ungkap Agus.
Agus juga menjelaskan strategi yang akan diimplementasikan untuk mencapai target tersebut. Salah satu strategi utama adalah bermitra dengan media dan jurnalis. Selain itu, KPU Sumut akan mengadakan berbagai kegiatan tatap muka di semua segmen masyarakat, termasuk kaum disabilitas dan pemilih pemula di sekolah-sekolah serta perguruan tinggi.
Media sosial juga akan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.
"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2020, hampir 50% lebih pemilih berasal dari kalangan pemilih pemula yang sumber informasinya berasal dari media sosial. Jadi, media sosial akan kami gunakan secara optimal," tambah Agus.
Lebih lanjut, Agus menyoroti kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang sudah dimulai secara serentak oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada 24 Juni 2024.
"Kegiatan ini akan berlangsung hingga 24 Juli 2024 dengan melibatkan lebih dari 41.000 Pantarlih di 33 kota di Sumatera Utara," jelas Agus.
Agus juga mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas coklit dan memberikan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP elektronik atau kartu keluarga.
Ia berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang terbuka terkait status, usia, dan data pemilih lainnya untuk memastikan pemutakhiran data yang akurat.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
