Tegakkan Disiplin dan Berantas Narkoba, Kapolda Sumut: Kami Tidak Boleh Melanggar Hukum, Itu Prinsip

MEDAN, iNewsMedan.id - Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan POM TNI mengadakan rapat koordinasi dan ramah tamah. Di mana, kegiatan tersebut sebagai sinergitas penegakkan hukum di lingkungan TNI Polri untuk Indonesia Maju.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, mengatakan bahwa kegiatan dengan tema 'Melalui Rakornis POM TNI dengan Propam Polda Sumut Tahun 2024 mereka siap Melaksanakan Sinergitas Penegakkan Hukum Disiplin dan Tata Tertib di Lingkungan TNI Polri untuk Indonesia Maju'.

"Dalam rangkaian kegiatan ini, TNI dan Polri di Sumut terus bersatu untuk menggelorakan pemberantasan narkoba karena narkoba dianggap sebagai musuh bersama. TNI Polri dengan bersinergi terus melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani penyalahgunaan narkoba dan peredaran barang haram tersebut," kata Kapolda usai kegiatan itu, Rabu (29/5/2024).

Selain itu, kata Kapolda upaya pengamanan VVIP di Sumatera Utara juga menjadi fokus dalam memastikan pertahanan negara tetap baik. TNI Polri terus menguatkan sumber daya manusia, terutama melalui kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih tertib dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2024.

"Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kesatuan negara Indonesia. TNI dan Polri berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polri selalu berkoordinasi dengan TNI dalam berkolaborasi, terutama dalam menegakkan peraturan disiplin," ucap Kapolda.

Kapolda juga memastikan, ketika ada anggota Polri atau TNI yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku akan diterapkan. Anggota TNI akan ditangani oleh POM TNI sesuai dengan amanat UU TNI, sedangkan anggota Polri yang terjaring oleh TNI akan dilakukan koordinasi untuk penanganan selanjutnya. 

"Kedua pihak juga telah menunjukkan hasil yang objektif dalam kerjasama penegakan hukum, terutama dalam penanggulangan kejahatan narkoba," ungkapnya.

Selain itu, dengan adanya pesta demokrasi yang akan segera diselenggarakan di Indonesia, Kapolda menegaskan apabila ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam kejahatan di Pilkada, mereka akan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dalam TNI dan Polri. 

"Prinsip utama dalam penegakkan hukum adalah tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. TNI dan Polri siap memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Karena dalam penegakkan hukum kami tidak boleh melanggar hukum itu prinsip utama kami," tandas Kapolda.

Editor : Odi Siregar