MEDAN, iNews.id- Kontrak karya dan status operasi produksi terbaru pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) akan dibuka ke publik. Itu terjadi setelah Komisi Informasi Publik (KIP) mengabulkan gugatan sengketa informasi yang diajukan seorang warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bernama Serli Siahaan, kepada termohon Kementerian ESDM.
Objek informasi yang disengketakan adalah salinan dokumen Kontrak Karya Hasil Renegosiasi Terbaru dan Salinan SK Kontrak Karya Nomor 272.K/30/D/DJB/2018 beserta dokumen pendukungnya milik PT. Dairi Prima Mineral. Putusan atas objek sengketa itu sudah dikeluarkan pada Kamis, 20 Januari 20221 lalu.
Soal Gugatan itu, Manager Eksternal PT Dairi Prima Mineral (DPM) Holy Nurrachman menanggapi santai. Ia menilai gugatan masyarakat kepada Kementerian ESDM sebagai termohon justru akan membuat kinerja perusahaan semakin baik.
"Putusan ini justru akan membuat kinerja perusahaan semakin baik kedepannya," kata Holy, Sabtu (22/1/2022).
Ia mengutarakan, soal gugatan itu bagi perusahaan sebenarnya tidak ada masalah.
"Saya perlu jelaskan, bagi kami tidak ada masalah kalau misalnya gugatan itu dimenangkan oleh Pemohon. Kami tentu akan mengikuti pemerintah bagaimana arahan terhadap kami tentang keterbukaan informasi publik tersebut. Mau dibuka atau tidak dibuka itu tidak ada masalah bagi DPM. Kalau misalnya perjanjian itu menjadi domain publik tidak ada masalah. DPM juga tidak dirugikan. Perlu diketahui juga bahwa masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk tidak menerima putusan tersebut dalam 14 hari kerja setelah keputusan KIP tersebut, tapi kita tunggu saja. " katanya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
