LABURA, iNewsMedan.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Sumatera Utara. Kunker yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu untuk melihat jalan rusak di Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).
Peninjauan jalan rusak yang dilihat Presiden Jokowi itu berada di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara. Disana, Jokowi menyoroti banyak jalan Kabupaten/Kota di Sumut yang rusak sehingga perlu dilakukan penanganan dalam perbaikannya.
"Jalan Kabupaten ini, banyak yang rusak. Dari 33 ribu kilometer (Jalan Kabupaten/Kota) di Sumut, yang rusak kira- kira 13 Ribu kilometer. Salah satunya, yang ini kita lihat di Labura," kata Jokowi.
Didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Presiden Jokowi melihat jalan rusak dalam kondisi seperti kubangan. Sehingga dalam waktu dekat, Kementerian PUPR RI, akan turun melakukan perbaikan jalan tersebut.
"Ya ini, kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat, di Provinsi Sumut ini. Jalan nasional ada 2.600 km, yang rusak kira-kira 260 km. Ini jalan nasional," ucapnya.
Kata Jokowi, jalan Provinsi di Sumut, ada 3.005 kilometer. "Yang rusak kira-kira 340 kilometer," terangnya.
Setelah melihat jalan rusak itu, Jokowi berjanji akan melakukan perbaikan jalan rusak di Sumut dimulai pada Juli 2023, mendatang.
"Yang ini, ada 13 kilometer, kemudian yang menuju ke Sei Ledong atau Tanjung Ledong itu, ada 17 kilometer itu. Dalam keadaan yang lebih kurang sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti kita mulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli 2023," ujarnya
Jokowi mengungkapkan untuk perbaikan jalan rusak tersebut, mendorong Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk memperbaiki jalan yang rusak berstatus jalan provinsi. Begitu juga, Bupati dan Wali Kota untuk memperbaiki jalan rusak berstatus jalan Kabupaten/Kota.
Namun, bila tidak sanggup atau tidak memiliki anggaran biaya untuk memperbaikinya jalan. Presiden Jokowi, mengatakan akan diambil alih oleh ke Kementerian PUPR untuk segera diperbaiki.
"Semua yang di Sumut, tetap sama kita bagi ada yang dikerjakan oleh pak Gubernur, ada yang dikerjakan pak Bupati. Ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira Provinsi dan Kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," ungkapnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
