MEDAN, iNewsMedan.id - Kinerja APBN tahun 2022 menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa serta memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2022, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami inflasi sebesar 1,5% (mtm), lebih tinggi dibanding nasional (0,66%), dipicu beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti tomat, cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara, Saiful mengatakan bahwa inflasi Sumut tahun 2022 tercatat 6,12% (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,51%), dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, angkutan udara, beras, rokok kretek filter, dan angkutan dalam kota.
"Indikator perekonomian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2022 sebagai salah satu indikator mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani tumbuh 0,15% dibanding November 2022. Angka NTP Sumut (108,55) ini bahkan lebih tinggi dari nasional (105,23). Kenaikan NTP disebabkan naiknya NTP pada subsektor Hortikultura (4,68%), subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (0,16%), dan subsektor Perikanan (1,04%)," katanya saat Konferensi Pers Assets & Liabilities Committe (ALCo) Regional Sumatera Utara, Jumat (27/1).
Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Eddi Wahyudi, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara Parjiya dan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Tedy Syandriadi.
Saiful menuturkan, selaras dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Desember 2022 juga tumbuh 1,17% (mtm). NTN Sumut (121,12) berada di atas Nasional (108). Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia, IPM Sumut tahun 2022 naik 0,71 poin (yoy) yang menunjukkan perbaikan capaian pembangunan kualitas hidup di Sumut.
"Pada tahun 2022, terdapat tiga kabupaten/kota yang beralih status IPM dari 'Sedang' menjadi 'Tinggi' yaitu Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Humbang Hasundutan, dan Kota Gunung Sitoli. Namun, IPM Sumut tahun 2022 (72,71) masih lebih rendah dibanding Nasional (72,91)," tuturnya.
Di tengah kondisi global yang volatil Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang ekspansif dan konsolidatif. Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan serta mengupayakan akselerasi belanja dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan. Eddi Wahyudi, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I menjelaskan kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II untuk tahun 2022 telah mencapai Rp36,08 triliun (118,55% dari target Rp30,43 triliun). Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh signifikan 55,99% (yoy). Kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (24,71%); PPH Pasal 25/29 Badan (21,15%); dan PPh Final (17,55%). Akselerasi penerimaan perpajakan didukung pertumbuhan yang lebih baik pada jenis pajak utama (yoy) seperti PPh Badan (169,70%); PPN Dalam Negeri (19,38%), PPN Impor (26,71%), dan PPh Final (218,74%). Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (33,86%) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (27,13%).
Sedangkan Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumutera Utara, Parjiya, menjelaskan, kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp6,28 triliun (107,43% dari target Rp5,85 triliun). Realisasi ini tumbuh 6,10% (yoy) didukung pertumbuhan Bea Masuk (16,61%); Bea Keluar (1,25%), dan Cukai (17,88%). Penerimaan Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas pokok antara lain beras, gula, kacang-kacangan, dan pupuk. Sedangkan akselerasi Bea Keluar didukung kinerja dari pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya yang sangat signifikan sejak akhir tahun 2020.
"Penerimaan Cukai juga mampu tumbuh dengan baik didukung pertumbuhan produksi Cukai Hasil Tembakau/ CHT dan MMEA meskipun pembebasan cukai terhadap Ethil Alkohol (EA) masih diberlakukan guna mendukung penanganan Covid-19," jelasnya.
Kinerja PNBP terealisasi Rp2,35 triliun atau 122,10% dari target Rp1,93 triliun, dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (Rp472,12 miliar) dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (Rp470,78 miliar). Realisasi PNBP tahun 2022 mampu tumbuh 9,02% (yoy) yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang terjaga didukung reformasi struktural.
BLU sebagai instansi pemerintah yang diberi fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan, berperan penting sebagai enabler dan katalisator untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Pada tahun 2022, kinerja BLU di Sumut melalui pendapatan tercatat sebesar Rp1,03 triliun dengan kontributor terbesar dari RSU H. Adam Malik Medan (Rp433,38 miliar), Universitas Negeri Medan (Rp233,95 miliar), dan UIN Sumatera Utara (Rp162,95 miliar).
"Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi KUR karena menjadi bagian penting dari kredit/ pembiayaan kepada UMKM. KUR di Sumut untuk tahun 2022 telah disalurkan kepada 331.690 debitur dengan total penyaluran Rp17,78 triliun. Realisasi ini mampu tumbuh 34,10% dibanding tahun 2021 dengan penyaluran terbesar KUR berada di Kota Medan (Rp2,29 triliun), Kab. Deli Serdang (Rp2,16 triliun), dan Kab. Simalungun (Rp1,40 triliun). Sementara UMi telah disalurkan kepada 133.494 debitur dengan total penyaluran Rp552,94 miliar. Realisasi ini tumbuh 83,28% dibanding tahun 2021 dengan penyaluran terbesar berada pada Kab. Toba Samosir (Rp89,60 miliar) diikuti Kota Binjai (Rp71,27 miliar) dan Kab. Mandailing Natal (Rp68,28 miliar)," ungkap Saiful.
Saiful mengatakan, selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp19,82 triliun atau 96,18% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini terkontraksi 2,62% (yoy) dipicu kontraksi belanja Modal 11,76% (yoy) dan Belanja Barang 0,46% (yoy).
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp40,39 triliun atau 100,35% dari total anggaran TKDD. Realisasi TKDD juga terkontraksi 1,85% (yoy) dipicu kontraksi Transfer ke Daerah 1,74% (yoy) dan Dana Desa 2,73% (yoy).
"Defisit anggaran tahun 2022 tercatat Rp15,50 triliun, dimana capaian defisit ini membaik 57,23% dibanding tahun 2021. Defisit yang lebih rendah didukung membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara," ucapnya.
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga APBN disiapkan untuk melanjutkan dukungan terhadap program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan stabilisasi perekonomian, Pemerintah memberikan berbagai subsidi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Realisasi PEN di Sumut tahun 2022 telah mencapai Rp9,20 triliun dengan kontributor realisasi terbesar pada Kluster Perlindungan Masyarakat (66,81%) yang berfungsi untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan. Realisasi pada Kluster ini diantaranya PKH kepada 1,89 juta KPM; Sembako kepada 4,56 juta KPM; BLT minyak goreng kepada 2,29 juta KPM; BLT BBM kepada 3,50 juta KPM; serta BLT Desa dan BSU. Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023.
"Perwakilan Kemenkeu Satu Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal seperti dukungan vaksinasi, penyediaan alat medis dan pemberian obat-obatan, perawatan pasien, perlindungan sosial bagi masyarakat, serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi," tambah Saiful.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
