MEDAN, Medan.iNews.id - Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution buka Konferensi Pertemuan Daerah Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) se-Sumatra Utara di Gedung Madinah Almunawarah Asrama Haji Medan, 24-25 September 2022.
Ketua Panitia, Ngadang Ginting didampingi sekretaris Andus Sipayung saat bertemu sejumlah wartawan, Medan (26/9) mengatakan, kehadiran Bobby Nasution merupakan semangat baru bagi relawan perubahan.
“Kehadiran Wali Kota merupakan semangat baru bagi relawan, dimana kita mengundang seluruh pengurus dari 33 kabupaten kota untuk mengadakan konsolidasi internal sekaligus mengadakan seminar pertanahan dengan mengundang pembicara dari Jakarta dan BNNP Sumatra Utara,” Papar Ginting.
Hal senada juga disampaikan Ketua Caretaker Bara JP Sumut, Heryanson Munthe yang sekaligus penanggung jawab kegiatan, bahwa pertemuan kali ini merupakan konsolidasi internal.
“Tujuan utama dari pertemuan ini sesuai dengan amanah AD/ART organisasi yaitu pembenahan internal organisasi. Pertemuan ini dihadiri 25 DPC dari 33 Kabupaten Kota se Sumatra Utara. Dalam rapat pleno diputuskan, menunjuk 3 orang penjabat yang diketuai Sarmedy Sipayung untuk melaksanakan Konferda paling lama 6 bulan mendatang, usai membenahi struktur di 33 DPC Kabupaten Kota. Jadi giat kita fokuskan pada kegiatan seminar pertanahan dan Narkoba,” ujar Heryanson Munthe.
Ia menambahkan, maraknya permasalahan sengketa tanah di Sumut membuat pihaknya mengambil topik Penataan Aset dan Akses Tanah Adat Mewujudkan Reforma Agraria.
“Dr. Adli M Abdullah, SH, tenaga ahli Menteri ATR/BPN yang juga merupakan dosen dengan segudang pengalaman dalam hal permasalahan tanah adat. Jadi kita mengundang beliau berharap menambah bekal para relawan untuk memahami aturan terkait pertanahan,” Tambah Heryanson.
Lanjutnya, pada sesi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) yang dibawakan oleh Dr. Tuangkus Harianja, MM Kepala BNN Pematangsiantar, cukup mendapat respon positif dari para ketua DPC.
“Pada saat pemaparan oleh Dr Harianja, mendapat respon positif dari para ketua DPC untuk ikut menjadi corong sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, hal itu tampak dari banyaknya pertanyaan dari DPC,” ungkap Munthe.
Kedepannya, Bara JP akan terus meningkatkan koordinasi dengan BNNP di Sumut, termasuk ke BNN Daerah, dan akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran P4GN.
“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan perintah presiden yang wajib kita kawal. Hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, seluruh Menteri, Seskab, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Gubernur dan Bupati,” kata Heryanson.
Ia mengatakan, Sumatra Utara adalah daerah dengan predikat nomor 1 peredaran Narkoba, sehingga perlu dibarengi dengan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama-sama melaksanakan P4GN.
“Dari hulu sampai hilir tentu harus ditangani serius, jangan kebanyakan seremonial saja Sosialisasi P4GN ini, gotong royong bersama, alokasi anggaran, dan pembentukan tim kerja yang tepat akan berhasil meninggalkan predikat nomor satu peredaran Narkoba,” tutupnya.
Editor : Chris
Artikel Terkait
