Pada 23 Desember 1948, pasukan Djamin menyerang pos terdepan pasukan Belanda di Tanah Karo yang berbatasan langsung dengan Tanah Alas. Pasukannya dapat menguasai pos militer Belanda di Mardinding dan Lau Baleng. Memasuki tahun 1949, pasukan Djamin menyergap konvoi pasukan Belanda di Tigakicat dekat Kampung Berastepu.
Wilayah pertempurannya meliputi: Selalwang, Bukum, Basukum, Pernangenen, Batusianggehen, Layosigayo, Namo Cengkih, dan lain-lain. Selama perang kemerdekaan, pasukan Resimen IV TNI berhasil mengamankan Aceh sebagai Daerah Modal karena pasukan Belanda tidak berhasil menguasainya.
Perang Indonesia-Belanda diakhiri dengan serangkaian perundingan pada tahun 1949. Namun pertempuran terus berlangsung selama proses perundingan sebelum tercapainya gencatan senjata. Dalam pertempuran ini, Djamin Ginting sempat tertangkap pasukan Belannda. Pasukan Belanda membebaskannya setelah mendapat kecaman keras dari pemerintah pusat Republik Indonesia.
Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Belanda tercapai pada akhir tahun 1949 setelah Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Pemerintah Indonesia. Pada masa awal perdamaian ini Pemerintah Indonesia mengangkat Djamin Ginting sebagai Komando Basis Kota Medan (KBKM) yang kemudian diubah menjadi Komando Militar Kota Besar (KMKB) Medan, cikal bakal Komando Militer Bukit Barisan.
Karir militer Djamin Ginting meningkat karena diangkat sebagai Komandan Resimen II Sumatera Timur. Pasukannya turut serta dalam operasi penumpasan pasukan pemberontak Tentara Islam Indonesia (TII) Grakan Darul Islam (DI) yang dipimpin Teungku Daud Beureu’eh yang berpusat di Aceh.
Dia juga memimpin penumpasan pasukan Organisasi Pertahanan Desa (OPD) yang dipengaruhi komunis. Ratusan pasukannya terlibat sehingga ditangkap termasuk sejumlah perwiranya Letkol Wahab Makmur, Kapten RT Ginting, dan Lettu Gindo Bangko.
Panglima Angkatan Darat kemudian mengangkat Djamin Ginting sebagai Kepala Staf Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT01 BB) yang berpusat di Medan. Ia mendampingi Panglima TT-I BB Kolonel Moludin Simbolon.
Setelah Pemilu 1955, banyak panglima teritorium yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Mereka tergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Pemerintahan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Panglima TT-I BB Kolonel Moludin Simbolon berpihak pada PRRI yang berpusat di Bukit Tinggi, sementara Djamin Ginting berpihak kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
