Polda Sumut Bongkar Judi Online NEXPLAY88, Bos Situs Kabur ke Jakarta

Dari setiap pengguna yang menjadi anggota melalui mekanisme tersebut, DH disebut mendapatkan keuntungan Rp15 ribu. Polisi memperkirakan keuntungan yang diperoleh DH mencapai sekitar Rp7,06 juta.

Sementara MA diduga berperan sebagai pengelola utama situs. Ia disebut dapat memantau jumlah pengguna yang mendaftar sekaligus mengelola transaksi yang dilakukan para pengguna.

Baca Juga

Kehabisan Sabu, Dua Pria Bunuh Driver Online dan Jual Mobil Korban Rp17 Juta

Polisi menyebut MA sebelumnya bekerja di sektor perjudian online di Kamboja sejak 2023 hingga Agustus 2026. Setelah kembali ke Indonesia pada Agustus 2026, MA diduga kembali menjalankan aktivitas judi online melalui NEXPLAY88 dan mengajak DH untuk terlibat.

Saat polisi melakukan penggeledahan di kediaman MA di Medan, tersangka tidak berada di lokasi. Petugas hanya menemukan istri MA yang kemudian diperiksa sebagai saksi.

MA diketahui telah meninggalkan Medan dan berupaya melarikan diri ke Jakarta. Tim Ditressiber Polda Sumut kemudian melakukan profiling untuk melacak keberadaannya.

Baca Juga

BARA Laporkan Pimpinan Polres Tanjungbalai ke Propam Terkait Penanganan DPO Jaringan Narkoba

Upaya tersebut membuahkan hasil. MA ditangkap pada 24 September 2026 di sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan dengan bantuan Ditressiber Polda Metro Jaya.

"Kita tangkap di Jakarta, MA selaku CEO situs judi online tersebut, ini kita lakukan penangkapan, selanjutnya kita bawa ke Polda Sumatera Utara," ujar Bayu.

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita dua laptop, satu monitor, lima telepon seluler, dua batang emas dengan total berat empat gram, satu paspor dan uang tunai Rp118,091 juta.

Polisi menduga MA memperoleh keuntungan sekitar Rp300 juta dari aktivitas pengelolaan situs judi online tersebut.

Kedua tersangka dijerat Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 426 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keduanya terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Editor: Ismail