Bobby Nasution Gagas Integrasi Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Ini Kata Ekonom

MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Nasution menggagas integrasi potensi ekonomi 10 provinsi di Sumatera. Ekonom Sumut Gunawan Benjamin mengingatkan integrasi tersebut jangan berhenti pada penggabungan kekuatan perusahaan besar atau BUMD saja.

Pelaku usaha kecil perlu ditempatkan dalam rantai industri agar manfaat hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi.

Baca Juga

Cegah PMI Nonprosedural dari Desa, Imigrasi Sumut Bentuk 171 Desa Binaan dan 53 Pimpasa

“Kalau ingin mengoptimalkan sisi pendapatan agar tidak terkonsentrasi pada perusahaan besar semata, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah pengembangan industri pengolahan hilir yang bisa dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat,” kata Gunawan kepada iNewsMedan.id, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya diketahui bawah, Bobby menyampaikan gagasan itu dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu, 9 September 2026.

Ia menawarkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Salah satunya adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menjadi basis industri.

Baca Juga

Sambut Safari Kebangsaan PKS, Bobby Nasution Dorong Sinergi Pembangunan Sumut

Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan. Menurut dia, masih terdapat ruang untuk memperkuat hilirisasi kelapa sawit di seluruh Sumatera.

Skema lainnya adalah pengembangan kawasan terintegrasi antarprovinsi, khususnya sektor logistik. Bobby menyebut jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.

Jangan Hanya Besarkan Korporasi

Baca Juga

Timur Tumanggor Resmi Dilantik Menjadi Pj Sekdaprov Sumut, Ini Pesan Bobby Nasution

Gunawan menilai potensi integrasi ekonomi Sumatera memang besar. Namun, konsep tersebut perlu diperjelas sejak awal.

Pemerintah perlu menentukan apakah integrasi yang dimaksud berupa pengembangan industri pengolahan dalam kawasan tertentu, integrasi perkebunan komoditas milik pemerintah, penggabungan perusahaan daerah lintas provinsi, atau bentuk kerja sama lainnya.

Menurut dia, pilihan model integrasi akan menentukan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Baca Juga

Terbang Langsung Kualanamu - Madina: Era Baru Konektivitas Sumatera Utara

Jika orientasinya hanya membangun entitas bisnis besar, pelaku usaha kecil berisiko tidak menjadi bagian utama dalam rantai nilai.

Karena itu, salah satu pilihan yang dapat dikembangkan adalah industri hilir berbasis kelompok masyarakat dan UMKM.

Gunawan mencontohkan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng. Industri semacam itu, menurut dia, tidak harus seluruhnya dilakukan perusahaan berskala besar.

Baca Juga

Banggakan Sumut di Kancah Asia, Caroline Dapat Hadiah Rumah Mewah dari Bobby Nasution

Pelaku UMKM dapat dilibatkan melalui pembinaan, pembiayaan, promosi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan, dan tentunya setiap komoditas memiliki keunikan pengembangan produk hilirnya masing-masing,” ujarnya.

Dengan model tersebut, komoditas unggulan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah atau diolah oleh perusahaan besar. Kelompok masyarakat juga dapat memperoleh ruang dalam proses penciptaan nilai tambah.

Editor: Jafar Sembiring