Kota Mandiri Bekala Masuk PSN Non-APBN, Pengembangan Hunian di Sumut Didorong Lebih Cepat

Rizqi menjelaskan, sejak awal Kota Mandiri Bekala dirancang dengan konsep kawasan yang menggabungkan hunian dan berbagai fasilitas penunjang. Pengembangan itu mencakup aksesibilitas, fasilitas, ruang aktivitas masyarakat serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan penghuni.

Menurut dia, status PSN non-APBN juga diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pengembang dengan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan.

Baca Juga

Skandal Aset PTPN I Menggurita: Kejati Sumut Tahan Direktur PT Nusa Dua Propertindo

“Kami melihat ini sebagai momentum untuk mempercepat apa yang sudah kami rencanakan dan kembangkan. Kota Mandiri Bekala tidak hanya berbicara mengenai membangun rumah, tetapi bagaimana menciptakan sebuah kawasan yang memiliki lingkungan hunian yang baik, aksesibilitas, fasilitas, ruang aktivitas masyarakat, serta ekosistem yang dapat mendukung kehidupan penghuninya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pengembangan kawasan dalam skala besar, lanjutnya, juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. Dampaknya dapat terlihat dari kebutuhan tenaga kerja, aktivitas konstruksi, perdagangan dan jasa hingga peluang bagi pelaku usaha lokal.

PND berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan pengembangan kawasan, termasuk infrastruktur, konektivitas, perizinan dan fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga

Penembakan Petugas PT NDP di Medan Tembung: Pelaku Masih Buron, Korban Pertanyakan Keadilan

Masuknya Kota Mandiri Bekala dalam PSN non-APBN diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mendukung penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah, sekaligus mendorong pengembangan kawasan permukiman terpadu di Sumatera Utara.

Editor : Ismail