Kota Mandiri Bekala Masuk PSN Non-APBN, Pengembangan Hunian di Sumut Didorong Lebih Cepat

MEDAN, iNewsMedan.id– Pengembangan kawasan hunian di Kabupaten Deli Serdang mendapat dorongan baru setelah Kota Mandiri Bekala tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN yang mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kota Mandiri Bekala tercatat dalam dokumen program strategis nasional sebagai proyek pengembangan perumahan publik dan terpadu di Sumatera Utara. Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan non-APBN dengan penanggung jawab Kepala BP BUMN.

Baca Juga

Benang Kusut Lahan Eks PTPN, PT NDP Siap Serahkan Lahan tapi Bingung Harus ke Siapa

Direktur Utama PT Propernas Nusa Dua (PND), Rizqi Aswaransyah Pratama, mengatakan masuknya kawasan tersebut ke dalam daftar PSN dapat menjadi momentum untuk mempercepat rencana pengembangan yang telah disiapkan.

“Masuknya Kota Mandiri Bekala dalam daftar PSN non-APBN merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan,” ujar Rizqi, Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan, pencantuman Bekala dalam program pemerintah membuat pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian, tetapi juga penyediaan kawasan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

PT NDP Bayar Rp113 Miliar, Kerugian Negara Kasus Citraland Tuntas

“Kami menyambut baik dan tentu sangat mengapresiasi masuknya Kota Mandiri Bekala dalam program strategis nasional untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Bagi kami, ini bukan sekadar status atau pencantuman dalam sebuah daftar program, tetapi merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan kawasan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan terintegrasi bagi masyarakat,” katanya.

Rizqi menjelaskan, sejak awal Kota Mandiri Bekala dirancang dengan konsep kawasan yang menggabungkan hunian dan berbagai fasilitas penunjang. Pengembangan itu mencakup aksesibilitas, fasilitas, ruang aktivitas masyarakat serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan penghuni.

Menurut dia, status PSN non-APBN juga diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pengembang dengan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan.

Baca Juga

Skandal Aset PTPN I Menggurita: Kejati Sumut Tahan Direktur PT Nusa Dua Propertindo

“Kami melihat ini sebagai momentum untuk mempercepat apa yang sudah kami rencanakan dan kembangkan. Kota Mandiri Bekala tidak hanya berbicara mengenai membangun rumah, tetapi bagaimana menciptakan sebuah kawasan yang memiliki lingkungan hunian yang baik, aksesibilitas, fasilitas, ruang aktivitas masyarakat, serta ekosistem yang dapat mendukung kehidupan penghuninya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pengembangan kawasan dalam skala besar, lanjutnya, juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. Dampaknya dapat terlihat dari kebutuhan tenaga kerja, aktivitas konstruksi, perdagangan dan jasa hingga peluang bagi pelaku usaha lokal.

PND berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan pengembangan kawasan, termasuk infrastruktur, konektivitas, perizinan dan fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga

Penembakan Petugas PT NDP di Medan Tembung: Pelaku Masih Buron, Korban Pertanyakan Keadilan

Masuknya Kota Mandiri Bekala dalam PSN non-APBN diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mendukung penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah, sekaligus mendorong pengembangan kawasan permukiman terpadu di Sumatera Utara.

Editor : Ismail