Pengamat: Aksi yang Menutup Akses Bank Berpotensi Ganggu Transaksi dan Aktivitas Ekonomi

Dia mengingatkan bahwa sejumlah nasabah telah datang dari lokasi yang cukup jauh, tetapi tidak dapat memasuki kantor bank akibat akses yang terhalang.

Baca Juga

Anggota Intel Denpom Pematangsiantar Tewas Terlindas Bus Travel

"Ada yang dari jauh. Misalnya dari Tiga Dolok, sudah menunggu di depan bank, tetapi tidak bisa masuk. Bapak dan Ibu, tolong, mari saling menghormati. Kita boleh memperjuangkan hak kita, tetapi jangan merampas hak orang lain," katanya.

Sebelumnya, Bank BUMN menjelaskan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan perseroan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar, khususnya mengenai penerapan mekanisme tanggung renteng.

BNI menegaskan, langkah hukum tersebut bukan ditujukan untuk menolak kewajiban, melainkan untuk memperoleh kepastian agar pelaksanaan putusan dilakukan secara tepat, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Baca Juga

Mendagri Sentil Daerah di Sumut: Minim Bencana Tapi Dapat Dana Besar, Ayo Bantu Aceh!

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan perbedaan pandangan dalam suatu sengketa dapat disampaikan melalui aksi publik maupun mekanisme hukum yang tersedia. Namun, penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan tanpa menutup akses layanan yang dibutuhkan masyarakat luas.

"Kepentingan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi harus dihormati. Pada saat yang sama, nasabah yang tidak berkaitan dengan sengketa juga memiliki hak untuk masuk ke kantor bank dan memperoleh pelayanan," katanya.

Menurut Wahyu, hambatan terhadap akses kantor bank dapat menyebabkan transaksi tertunda, waktu terbuang, dan biaya tambahan bagi masyarakat, terutama bagi nasabah yang datang dari lokasi jauh atau memiliki kebutuhan mendesak.

Baca Juga

Pekerja Bangunan Tertimpa Tembok di Pematangsiantar, Evakuasi Berlangsung Dramatis

"Gangguan yang terlihat hanya terjadi di depan satu kantor bank dapat menghasilkan dampak berantai. Ada waktu yang hilang, transaksi yang tertunda, dan biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat," ujarnya.

Wahyu menilai keterlibatan aparat dalam situasi tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hak peserta aksi dan kepentingan masyarakat pengguna layanan.

"Peran aparat adalah memastikan aspirasi tetap dapat disampaikan, sekaligus mencegah tindakan yang menghambat atau merugikan masyarakat lain. Mediasi juga dapat digunakan agar komunikasi antara perwakilan massa dan pihak terkait berlangsung lebih terarah," katanya.

Editor : Ismail