Ironi Pendidikan, 60 Ribu Siswa Lulus PTN Terancam Batal Kuliah karena Faktor Ekonomi

MEDAN, iNewsMedan.id– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, mengungkapkan masih banyak siswa yang berhasil lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun akhirnya gagal melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

Fakta memprihatinkan itu disampaikan Sofyan Tan saat Kegiatan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan bertema Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang digelar di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Medan, Senin (22/6).

Baca Juga

Genzo Jadi Perhatian Saat Reses Sofyan Tan di STM Hilir

Menurut Sofyan Tan, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga yang belum mampu membiayai pendidikan tinggi anak-anak mereka.

Ia menyebut, sekitar 60 ribu siswa di Indonesia yang telah dinyatakan lulus dan diterima di PTN akhirnya tidak melakukan registrasi ulang. Sebagian besar disebabkan ketidakmampuan membayar biaya masuk maupun kebutuhan awal perkuliahan.

"Masih ada sekitar 60 ribu anak yang sudah lulus PTN, tetapi akhirnya tidak jadi mendaftar atau tidak melanjutkan kuliah. Sebagian besar alasannya karena tidak mampu membayar biaya masuk kuliah," ujar Sofyan Tan.

Baca Juga

Mendiktisaintek Ungkap Alasan Kampus Baru Sofyan Tan Layak Dicontoh Perguruan Tinggi

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah. Keberhasilan siswa menembus seleksi PTN seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan justru terhenti karena masalah biaya.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan juga menyoroti pentingnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai instrumen negara untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah sangat terbantu karena bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah yang besar," katanya.

Baca Juga

Mulai 2027, Ribuan Perguruan Tinggi Swasta Bakal Terima Bantuan Operasional dari Pemerintah

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar mengevaluasi kebijakan baru terkait syarat penerima KIP Kuliah yang menggunakan kategori desil 4 dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.

"Ini harus dicek secara cermat karena data yang digunakan belum tentu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ada yang layak menerima bantuan tetapi tidak masuk kategori, sementara yang lebih mampu justru terdata," ujarnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta juga menyampaikan aspirasi terkait akses pendidikan. Dede Kurnia Gulo berharap bantuan pendidikan dapat diperluas agar semakin banyak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan kuliah.

Baca Juga

Jangan Cuma Jadi Tempat Anak Pingsan, UKS Harus Berubah

Sementara itu, Sinta Purba menilai pendataan penerima bantuan pendidikan masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sofyan Tan menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

"Negara harus semakin hadir dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara, sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang gagal mengenyam pendidikan tinggi hanya karena alasan ekonomi," tegasnya.

Editor : Ismail