BLT Minyak Goreng Disebut Aktivis 98 Hanya Menguntungkan Pengusaha Sawit Besar

Baca Juga

Reshuffle Kabinet 2024, Presiden Jokowi Lantik Rosan Roeslani hingga Bahlil Lahadalia

Di satu sisi, ujar Sahat, peningkatan pajak ekspor CPO malahan bikin senang pengusaha kelapa sawit memasok CPO ke biodiesel karena kebutuhan dana untuk subsidi biodiesel B30 sangat besar. Seharusnya, ujar dia, langkah yang di ambil oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng dalam negeri adalah dengan menurunkan target program biodiesel yang saat ini B30 menjadi B20." Jadi bukan dengan bagi - bagi BLT minyak goreng." kata eks Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin ini. 

Selain dengan menurunkan B30 menjadi B20, Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, ujar Sahat, juga harus dimudahkan, agar peningkatan produktivitas petani lebih baik. Selama ini, katanya, PSR terlalu birokratis dan menyulitkan petani sawit untuk mengakses dana peremajaan sawit rakyat padahal dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dari pungutan sawit tahun 2015 – 2021 sekitar Rp 138 triliun masih tersisa sekitar  Rp 23 triliun lebih." Uang sebesar itu bisa meningkatkan produktifitas petani sawit rakyat untuk pemenuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Tapi pengajuan PSR itu sangat birokratis sehingga banyak petani sawit rakyat tidak bisa memanfaatkan dana itu." kata Sahat. 

Hal lain yang menjadi sorotan jurnalis Tempo ini adalah pungutan dana sawit yang merugikan petani sawit kecil karena harga CPO menjadi acuan penentuan atau penghitungan harga Tandan Buah Segar atau TBS yang di lakukan oleh dinas perkebunan di Indonesia." Jika pungutan CPO tinggi maka harga CPO yang menjadi acuan penentuan harga TBS petani tadi akan rendah. Akibatnya harga TBS juga ikut turun." kata Sahat. 

Baca Juga

Pakai Baju Kustin, Presiden Jokowi Tampilkan Kebesaran Kesultanan Kertanegara saat HUT ke-79 RI

Dengan kenaikan pungutan dana sawit terbaru melalui PMK 23/PMK.05/2022 ini, sambung Sahat, akan ada penurunan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit diperkirakan sekitar Rp 500 hingga Rp 700/kg TBS. 

Kebijakan pemerintah mensubsidi minyak goreng curah dan menyerahkan harga mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan, ujar Sahat, adalah kekeliruan paling lengkap pemerintah saat ini karena pada akhirnya tidak ada jaminan stok atau persediaan minyak curah bisa bertahan lama.

Pada akhirnya, sambung Sahat, rakyat terpaksa membeli minyak goreng kemasan yang harganya naik 100 persen dari janji pemerintah Rp 14 ribu/liter. Adapun konglomerat sawit besar, kata Sahat, meraup untung ganda dari program biodiesel dan kenaikan harga minyak goreng. 

Editor : Odi Siregar