Sinergi Imigrasi Sumut Kedepankan Komitmen Cegah TPPO dan Pengawasan Orang Asing

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan keimigrasian meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia.

Baca Juga

Verifikasi Diperketat, 962 Permohonan Paspor Ditolak Imigrasi Medan Sepanjang 2025

“Saat ini kami memiliki 786 pegawai yang tersebar pada 11 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah kerja yang besar mencangkup 25 Kabupaten dan 8 Kota, tentu pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya melalui koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA),” ungkap Parlindungan.

Jajaran Imigrasi Sumatera Utara tentu saja akan mengedepankan upaya pencegahan TPPO dan TPPM sesuai amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang tertuang dalam 15 Program Aksi serta visi besar Imigrasi untuk Rakyat oleh Dirjen Imigrasi.

"Kami telah melakukan pencegahan pada saat wawancara permohonan paspor, keberangkatan di TPI, serta pembentukan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) yang saat ini berjumlah 98 Desa," tambah Parlindungan.

Baca Juga

HOAKS! PSMS Bantah Terlibat TPPO Modus Seleksi Pemain ke Kamboja

Program Pimpasa dan DBI ini menjadi garda terdepan edukasi masyarakat dengan konsep kolaboratif yang serupa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, khususnya di wilayah rawan TPPO dan TPPM.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, jajaran Imigrasi Sumatera Utara juga telah melakukan penolakan penerbitan sebanyak 2.140 paspor terhadap WNI yang terindikasi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan berbahaya atau bekerja secara ilegal.

Dalam diskusi tersebut, Senator Sumut Pdt. Penrad Siagian menyambut baik program Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan dukungannya untuk membawa para korban TPPO melakukan roadshow edukasi kepada masyarakat sebagai duta anti perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Baca Juga

Cegah TPPO/Penyelundupan, Imigrasi Medan Perketat Pengawasan WNA di Langkat Pesisir

“Saya ingin anak-anak muda Sumatera Utara jangan sampai menjadi korban berikutnya. Edukasi harus dibawa langsung dari pengalaman nyata para korban agar masyarakat lebih waspada,” ujarnya.

Selain membahas isu pengawasan, pertemuan juga menyinggung kebutuhan penguatan layanan keimigrasian di daerah. Saat ini terdapat aspirasi pembentukan kantor imigrasi baru di beberapa wilayah guna memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dengan DPD RI dalam menghadirkan pengawasan keimigrasian yang lebih optimal, perlindungan PMI yang lebih masif, serta pencegahan TPPO dan TPPM secara menyeluruh di Sumatera Utara.

Editor : Chris