Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Total Perusahaan Outsourcing Nakal

MEDAN, iNewsMedan.id - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan alih daya (outsourcing) yang beroperasi di Sumut. 

Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang merugikan para pekerja.

Baca Juga

Pemulangan Dramatis PMI dari Malaysia, 120 Orang Tiba di Bandara Kualanamu Mayoritas Warga Sumut

“Kami sudah menyurati secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan alih daya di Sumut yang nakal juga bermasalah. Kami berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan petunjuk dan langkah evaluasi,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, Rabu (22/4/2026).

Disnaker Sumut telah melayangkan surat resmi bernomor 500.15.12.14 595-6/DISNAKER/IV/2026 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI. 

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Utara, serta pihak terkait lainnya demi pengawasan bersama.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kesadaran Calon PMI Sumut Akan Pentingnya Jaminan Sosial

Permohonan ini didasarkan pada hasil pemantauan pengawas ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus ketenagakerjaan di Sumut didominasi oleh perusahaan alih daya.

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari masalah administrasi hingga hak-hak normatif pekerja," tegas Yuliani.

Beberapa poin pelanggaran yang ditemukan antara lain:

- Kelalaian Administrasi: Perusahaan tidak melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Disnaker setempat, yang melanggar Pasal 18–20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

- Hak Normatif: Pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak dibayarkannya jaminan sosial, serta ketiadaan Tunjangan Hari Raya (THR).

- Ketidakjelasan Status: Pergantian vendor yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, ketiadaan kantor cabang yang jelas, hingga dugaan tidak membayarkan uang pesangon.

Salah satu perusahaan yang secara spesifik dilaporkan dalam permohonan evaluasi tersebut adalah PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS). 

Perusahaan ini diduga melakukan pelanggaran terkait status hubungan kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang serta tidak membayarkan pesangon kepada pekerja.

Yuliani menegaskan bahwa permohonan evaluasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

"Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap perusahaan alih daya di Sumatera Utara mematuhi hukum serta memberikan perlindungan dan hak yang layak bagi tenaga kerja kita," pungkas Yuliani.

Editor : Jafar Sembiring