Dukung Produksi 16 Ribu Ton Ikan, BPH Migas Perluas Akses BBM Subsidi di Nias Utara

MEDAN, iNewsMedan.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya bagi para nelayan di Kabupaten Nias Utara. Dalam kunjungan kerjanya, Kamis (15/1/2026), BPH Migas memastikan pembangunan penyalur BBM Satu Harga baru akan beroperasi sebelum Desember 2026.

Langkah ini diambil mengingat sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi Nias Utara dengan produksi mencapai 16.000 ton pada tahun 2025 dan menghidupi sekitar 3.300 nelayan.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, meninjau langsung lokasi usulan pembangunan penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu. Berdasarkan evaluasi, lokasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam program BBM Satu Harga.

"Pembangunan di Afulu dan Tuhemberua ditargetkan beroperasi tahun 2026. Skemanya bukan hanya SPBU Nelayan, tapi penyalur BBM Satu Harga agar lebih optimal melayani sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, hingga motor tempel. Ini agar skala keekonomiannya masuk bagi investor dan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat," jelas Wahyudi.

Saat ini, akses BBM di Nias Utara masih terkendala jarak. Wahyudi memaparkan jarak terjauh antar penyalur mencapai 52,5 KM (Kecamatan Lahewa ke Alasa), sementara titik lain berkisar antara 17 KM hingga 19 KM. Jarak yang jauh ini memaksa masyarakat membeli BBM di pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto (Baher), menekankan pentingnya percepatan pembangunan ini. 

"Jika lokasi sudah memenuhi syarat, hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi narasi bahwa harga BBM di Pulau Nias itu mahal karena masyarakat terpaksa membeli di luar SPBU," tegas Baher.

BPH Migas juga mengingatkan para nelayan untuk tertib administrasi demi mendapatkan kepastian harga subsidi. Nelayan diimbau mengurus Surat Rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas.

"Dengan Surat Rekomendasi, nelayan mendapat prioritas dan jaminan harga pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi bergantung pada pengecer," tambah Wahyudi.

Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan pihak Pemkab akan mempercepat proses perizinan demi meningkatkan pendapatan nelayan.

"Mudah-mudahan dengan jarak yang semakin dekat, nelayan tidak lagi butuh waktu lama dan biaya besar untuk melaut," harapnya.

Senada dengan hal tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, Sunardi menyatakan dukungannya. Dari empat titik yang diusulkan pemda, tiga di antaranya sudah masuk dalam rencana pembangunan lembaga penyalur.

"Bentuknya akan disesuaikan, jika segmennya kecil akan dibuat modular, namun jika marketnya besar akan dibangun seperti SPBU reguler," kata Sunardi.

Selain meninjau lokasi SPBU, rombongan juga mengunjungi Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli. Hingga 15 Januari 2026, ketahanan stok dipastikan sangat aman dengan rincian Pertalite: Mencukupi untuk 14,4 hari. Biosolar: Mencukupi untuk 8 hari. Pasokan akan bertambah seiring masuknya kapal pengangkut pada 19 Januari mendatang.

Wahyudi menegaskan bahwa FT Gunungsitoli memiliki manajemen distribusi yang terukur secara harian sehingga kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias dapat diantisipasi tanpa kendala suplai, bahkan saat terjadi bencana alam di daratan Sumatera Utara.

Editor : Chris