Setelah Bertahun Konflik, TPL Resmi Tutup: Berkat Keberanian Rekomendasi Bobby Nasution 

MEDAN, iNewsMedan.id - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution untuk menindak tegas PT Toba Pulp Lestari (TPL) membuahkan hasil. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan telah resmi menghentikan sementara operasional perusahaan bubur kertas tersebut di wilayah Sumatera Utara, terhitung sejak 11 Desember 2025.

Penghentian sementara ini dilakukan melalui kebijakan yang menangguhkan akses penatausahaan hasil hutan pada area konsesi TPL, melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan dan Pemprov Sumut.

Baca Juga

Pemprov Sumut dan BI Dorong Diversifikasi Produk di Program MBG

Langkah tegas dari pemerintah pusat ini dinilai tidak terlepas dari peran dan keberanian Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang secara terbuka merekomendasikan penutupan PT TPL. Rekomendasi tersebut dilayangkan Gubsu karena TPL terindikasi kuat menjadi penyebab serangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Perkumpulan PARHOBAS, melalui juru bicaranya Ardiansyah Tanjung, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil Gubernur.

"Rekomendasi tersebut merupakan langkah penting yang menunjukkan keberanian (Gubernur) dalam mengambil keputusan di tengah kompleksitas isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang mengelilingi aktivitas TPL," kata Ardiansyah Tanjung, Senin (15/12/2025).

Baca Juga

Proyeksi Keuangan Sumut 2026: Sekdaprov Serahkan KUA-PPAS, Pendapatan Dipangkas Rp1 T

Menurut Ardiansyah, ini merupakan momentum langka di mana seorang Gubernur berani merekomendasikan penutupan TPL. Ia menegaskan, keputusan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan 'Langkah Konkrit yang langsung berdampak ke masyarakat' dan membawa momentum evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas korporasi yang memiliki dampak ekologis dan sosial, khususnya terkait konflik berkepanjangan dengan masyarakat.

Penutupan sementara TPL ini disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat dan organisasi, termasuk jemaat gereja seperti HKBP, yang sebelumnya aktif menyerukan tindakan tegas terhadap perusahaan karena dampak lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan.

Meskipun demikian, Perkumpulan PARHOBAS mengingatkan bahwa penghentian sementara operasional bukanlah akhir dari proses. Ardiansyah Tanjung mengajak publik dan pemangku kebijakan untuk terus mengawal keputusan ini.

Baca Juga

Cegah Kemiskinan Baru, Sumut Gencar Lindungi Pekerja Lewat Program BPJS Ketenagakerjaan

"Kami mengajak publik dan pemangku kebijakan untuk terus mengawal proses evaluasi dan audit menyeluruh, menuntut transparansi serta solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitar," pungkas Ardiansyah.

Editor : Jafar Sembiring