Puluhan Warga Jarah Minimarket di Tapteng, Polda Sumut: Kasus Ditangani Polres
TAPTENG, iNewsMedan.id - Video yang memperlihatkan puluhan warga melakukan penjarahan sebuah minimarket di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, telah viral. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan kasusnya telah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah.
"Kami dari Polda Sumut, menyikapi video penjarahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Kasus itu sudah ditangani Polres Tapanuli Tengah," kata Ferry pada Sabtu (29/11/2025) malam.
Ferry meminta masyarakat Tapteng untuk bersabar di tengah kondisi bencana alam yang melanda. Ia menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polda Sumut, TNI, dan instansi terkait lainnya sedang berupaya mengirimkan bantuan logistik ke daerah Tapteng dan Kota Sibolga.
Kendala utama penyaluran bantuan, lanjut Ferry, adalah akses jalan yang tertutup material longsor, khususnya dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. Saat ini, proses pembersihan dan pembukaan akses jalan sedang dilakukan.
"Saat ini terkendala bencana tanah longsor. Kami mengharapkan (masyarakat) untuk bersabar. Kasus ini ditangani Polres Tapanuli Tengah, demikian dan terima kasih," sebut Ferry.
Penjarahan minimarket tersebut diduga merupakan buntut dari tidak meratanya pembagian bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana alam sejak 24 hingga 29 November 2025. Bencana di Tapteng berupa banjir bandang, tanah longsor, dan banjir telah menyebabkan banyak warga mengungsi.
Seorang warga Tapteng, Damai, membenarkan insiden penjarahan itu. Ia mengakui bahwa pembagian bantuan logistik tidak merata.
"Chaos (penjarahan) di depan mata sekarang ini," ungkap Damai saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (29/11/2025).
Damai mengutarakan bahwa ia dan warga di lingkungannya harus berjuang sendiri mencari pasokan makanan dan air bersih karena tidak adanya informasi atau manajemen penyaluran logistik yang jelas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Pemprov Sumut, maupun Pemerintah Pusat.
Menurut Damai, banyak faktor, termasuk keterbatasan kebutuhan pokok dan keterisolasian daerah, yang mendorong warga melakukan penjarahan.
"Ya, itu tentu salah satu penyebabnya, selain sebab-sebab lain. Kondisi keterisoliran ini akan juga memicu angka kriminalitas," jelasnya.
Selain pasokan pangan yang terbatas, Damai juga menyoroti potensi masalah kesehatan. Sudah banyak warga yang mengalami sakit dan membutuhkan penanganan medis segera.
"Potensi buruk lain adalah di kesehatan. Ribuan rumah sedang bersih-bersih dan sampahnya banyak dibakar," kata Damai.
Atas kondisi ini, Damai berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan penanganan medis bagi warga yang sakit.
Editor : Chris