Lapas Tanjungbalai Pindahkan Aktivis Rahmadi, Kuasa Hukum Minta Presiden Turun Tangan

TANJUNGBALAI, iNewsMedan.id - Pemindahan mendadak terdakwa sekaligus aktivis Tanjungbalai, Rahmadi, dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai Asahan ke Lapas Kelas IIA Pematangsiantar pada Senin, 17 November 2025, memicu keberatan keras dari pihak kuasa hukumnya. Proses pemindahan ini dinilai melanggar aturan karena Rahmadi masih berstatus terdakwa.

Kuasa hukum Rahmadi, Ronald M. Siahaan, menegaskan bahwa pemindahan tersebut tidak sesuai dengan hukum.

Baca Juga

Perkara Narkotika Rahmadi Diduga Rekayasa: SPDP Cacat, Barang Bukti Manipulatif

"Pemindahan ini tidak sesuai Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Rahmadi belum berstatus narapidana, sehingga tidak layak dipindahkan," ujar Ronald, Selasa (25/11/2025).

Menurut Ronald, pemindahan ke lapas yang berlokasi lebih jauh tersebut justru mempersulit pendampingan hukum. Terlebih, kliennya masih menjalani proses pemeriksaan oleh Propam dan penyidik Polda Sumatra Utara (Sumut). 

Ronald juga menduga adanya tindakan sewenang-wenang dan kemungkinan "pesanan" di balik keputusan pemindahan tersebut, yang dinilai mengarah pada dugaan kriminalisasi.

Baca Juga

Terdakwa Rahmadi: Kompol DK Siapkan Naskah Pengakuan Video Klarifikasi, Saya Dikriminalisasi

Pihak kuasa hukum meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk turun tangan meninjau keputusan pemindahan itu.

"Kami berharap pemerintah mengevaluasi pemindahan ini demi mencegah praktik kesewenang-wenangan, terutama terhadap aktivis," tegasnya.

Kepala Lapas Tanjungbalai Asahan, Refin Tua Manullang, dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Jawilson Purba, membenarkan pemindahan tersebut saat dikonfirmasi. 

Baca Juga

Kontras Mencolok! CCTV vs BAP, Pledoi Rahmadi Ungkap Kotak Pandora Rekayasa Oknum Polisi

Mereka mengklaim pemindahan Rahmadi, bersama 27 warga binaan lainnya ke sejumlah lapas di Sumut, merupakan tindak lanjut dari surat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumut, bukan inisiatif lapas.

Jawilson menjelaskan, Lapas Tanjungbalai saat ini mengalami overkapasitas dengan 1.230 penghuni, melebihi daya tampung ideal 707 orang. Selain itu, faktor keamanan dan antisipasi potensi aksi demonstrasi juga menjadi pertimbangan utama.

"Termasuk Rahmadi dipindahkan. Personel kami terbatas bila terjadi demo," dalih Jawilson.

Baca Juga

Video CCTV Bongkar Rekayasa Kasus Narkoba di PN Tanjungbalai, Sabu Sudah Disiapkan di Saku Polisi

Namun, penjelasan Lapas ditolak oleh kuasa hukum. Mereka menilai alasan overkapasitas tidak relevan dengan status Rahmadi yang masih terdakwa. Kuasa hukum khawatir pemindahan ini berpotensi menghambat proses hukum banding yang sedang ditempuh kliennya dan melanggar aturan yang berlaku.

Editor : Jafar Sembiring