Proyeksi Keuangan Sumut 2026: Sekdaprov Serahkan KUA-PPAS, Pendapatan Dipangkas Rp1 T

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut pada Rabu (15/10/2025). Penyerahan dokumen strategis ini menandai dimulainya pembahasan intensif terkait rencana keuangan daerah yang diproyeksikan menghadapi tantangan fiskal signifikan, termasuk adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1 triliun.

Dokumen KUA-PPAS 2026 diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Medan, dan dipimpin oleh Ketua Banggar Salman Alfarisi.

Baca Juga

Cegah Kemiskinan Baru, Sumut Gencar Lindungi Pekerja Lewat Program BPJS Ketenagakerjaan

Dalam sambutannya, Sekdaprov Togap Simangunsong menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS 2026 memiliki urgensi strategis. "Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 memiliki urgensi strategis, karena menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Togap.

Ia menjelaskan, tantangan fiskal yang dihadapi tidak hanya dari sisi kebijakan strategis, tetapi juga keuangan. Dalam rencana KUA-PPAS yang diserahkan, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian sebesar Rp1 triliun dari total rencana sebelumnya. Penyesuaian ini terutama dipicu oleh kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, seiring dengan perkiraan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Togap memaparkan bahwa arah kebijakan umum APBD 2026 akan difokuskan pada upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Baca Juga

Demi Lingkungan, Pemprov Sumut Punya Target Besar untuk Pengelolaan Sampah di 2026

Belanja daerah akan diarahkan pada program unggulan di enam sektor utama, yaitu:

 - Pendidikan

 - Kesehatan

Baca Juga

Tak Satu pun Lolos, Direksi PT Perkebunan dan Aneka Industri Sumut Masih Kosong

 - Pertanian

 - Infrastruktur

 - Pariwisata

Baca Juga

Presiden Prabowo Salurkan 36 Ekor Sapi Kurban ke Sumut

 - Ketenagakerjaan

Selain itu, KUA-PPAS 2026 juga menitikberatkan pada:

 1. Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Baca Juga

6.110 Koperasi Merah Putih Terbentuk, Pemprov Sumut Siap Lanjutkan ke Tahap Pengesahan Hukum

 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sekdaprov Togap Simangunsong mengakui bahwa dokumen KUA dan PPAS masih memiliki keterbatasan. "Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan, dan pandangan konstruktif dari DPRD Sumut agar dokumen ini dapat disempurnakan dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026," harapnya.

Setelah penyerahan resmi ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan akan segera memulai pembahasan intensif terhadap rancangan KUA dan PPAS tersebut.

Editor : Jafar Sembiring