Resmi Shutdown: Pemerintah AS Berhenti Beroperasi, Nasib 750.000 PNS di Ujung Tanduk

Meskipun demikian, personel militer yang bertugas aktif umumnya dikecualikan dan wajib untuk tetap bekerja selama penutupan. Namun, sama seperti pegawai federal lainnya, pembayaran gaji mereka akan tertunda hingga alokasi anggaran disahkan.
Di sisi politik, Presiden Donald Trump dilaporkan mengancam akan "menghukum" Partai Demokrat atas shutdown tersebut. Trump mengisyaratkan akan memanfaatkan jeda operasional ini untuk menargetkan kebijakan prioritas oposisi dan bahkan memaksakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor publik.
"Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat," kata Trump kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa "banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah," mengisyaratkan ia akan "menyingkirkan banyak hal yang tidak diinginkannya" yang disebutnya "pasti akan berkaitan dengan Demokrat."
Shutdown kali ini merupakan yang ke-22 kalinya terjadi sejak tahun 1976. Penutupan terlama terjadi pada 22 Desember 2018, ketika Partai Demokrat dan Trump berselisih mengenai tuntutan Presiden untuk membangun tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar.
Editor : Jafar Sembiring