Kadis PUPR Sumut Ditangkap KPK, Bobby Nasution: Jangan Korupsi, Jangan Main Proyek

MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan keprihatinannya atas penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bobby mengaku telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk menjauhi praktik korupsi.

"Ini sudah yang ketiga dari OPD kami yang jadi tersangka kasus korupsi. Tentu kami sangat menyayangkan," kata Bobby kepada wartawan di lobi Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (30/6/2025).

Baca Juga

Kontraktor Suap Proyek Ikut Tinjau Jalan Rusak dengan Gubernur, Bobby: Saya Baru Tahu

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghargai proses hukum yang dijalankan KPK dan akan bersikap kooperatif terhadap seluruh penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurut Bobby, sejak awal dirinya telah menekankan kepada seluruh jajaran agar menjauhi praktik kotor, terutama yang berkaitan dengan proyek.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan, jangan korupsi, jangan main-main dengan proyek. Kita diberi amanah, kita juga diberi wewenang, dan sering kali justru di situlah orang lengah. Kita harus bisa mengontrol diri," tegasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek-proyek jalan di Dinas PUPR Sumut ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP); Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Prov. Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar (RES); serta dua pihak swasta atau rekanan, yaitu Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).

Baca Juga

BREAKING NEWS Kadis PUPR Dicokok KPK, Ada Papan Bunga: Periksa Antek Topan Ginting, Lampu Pocong

OTT ini berawal dari dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel senilai Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp61,8 miliar. Total nilai kedua proyek tersebut mencapai Rp157,8 miliar.

Kronologi kasus menunjukkan bahwa Topan diduga memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan atau penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pada kedua proyek tersebut.

Selanjutnya, KIR dihubungi oleh RES yang memberitahukan tentang penayangan proyek pembangunan jalan pada Juni 2025 dan meminta KIR untuk menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Antara tanggal 23 hingga 26 Juni 2025, KIR diduga memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD dalam mempersiapkan hal-hal teknis terkait proses e-katalog.

Baca Juga

Bobby Pastikan Proyek Jalan Tetap Berlanjut Meski Kadis PUPR Ditangkap

KIR bersama RES dan staf UPTD kemudian diduga mengatur proses e-katalog agar PT DNG dapat memenangkan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel. Untuk proyek lainnya, disarankan agar penayangan paket diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok.

Atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut ini, diduga terjadi pemberian uang dari KIR dan RAY kepada RES melalui transfer rekening. Selain itu, KPK juga menduga adanya penerimaan lain oleh Topan dari KIR dan RAY melalui perantara.

Editor : Jafar Sembiring