Alih Wilayah Empat Pulau Ditolak Tegas MBI Aceh, Desak Mendagri Cabut SK

Imbauan untuk Tidak Terjebak Konflik Horizontal

MBI Wilayah Aceh mengimbau generasi muda dan seluruh elemen masyarakat, baik di Aceh maupun Sumut, agar tidak terjebak dalam konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Muchlis menegaskan bahwa dialog dan semangat kekeluargaan adalah kunci untuk mengatasi persoalan tapal batas ini.

"Aceh dan Sumut adalah satu tubuh yang hanya dipisahkan oleh batas administratif. Kami melihat banyak generasi muda Sumut juga berempati dan menyesalkan keputusan ini. Artinya, ada solidaritas yang masih hidup dan harus dijaga,” ujar Muchlis.

Ia juga menekankan pentingnya langkah bijak dan arif dari pemerintah pusat, khususnya Mendagri Tito Karnavian, untuk membatalkan keputusan tersebut demi menjaga stabilitas sosial dan politik kawasan. MBI mengingatkan bahwa menjaga semangat perdamaian di Aceh bukan hanya tugas masyarakat setempat, tetapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Mereka berharap pemerintah pusat lebih peka terhadap dampak sosial dan psikologis dari setiap kebijakan yang menyangkut wilayah Aceh.

Mendesak Penjelasan dan Kejelasan Alasan

Sekretaris Jenderal MBI, Reza P, menambahkan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan sebenarnya di balik masuknya keempat pulau tersebut ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jika tidak ada penjelasan, hal ini akan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

"Dikhawatirkan, terjadi adu argumen hingga munculnya gesekan yang berakibat pada ketidakharmonisan di tengah masyarakat, khususnya Sumut dan Aceh,” ucap Reza P.

Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri, segera menyelesaikan persoalan ini tanpa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. "Pemerintah harus segera menyelesaikan, dan kasih alasan sebenarnya kenapa empat pulau itu masuk ke Sumut,” tandasnya.

Editor : Jafar Sembiring