Alih Wilayah Empat Pulau Ditolak Tegas MBI Aceh, Desak Mendagri Cabut SK

ACEH, iNewsMedan.id – Komunitas Milenial Berkarya Indonesia (MBI) Wilayah Aceh secara tegas menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Keputusan tersebut menetapkan empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Padahal, keempat pulau tersebut sebelumnya tercatat dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Penolakan ini memicu polemik panas terkait alih administrasi wilayah antara dua provinsi bertetangga.

Koordinator MBI Wilayah Aceh, Muchlis, mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mencabut keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya melukai perasaan masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antara Aceh dan Sumut yang telah terjalin lama.

Baca Juga

Ketum Komunitas MBI Sebut Festival Dadap Ajarkan Nilai Pancasila: Selaras dengan Asta Cita Prabowo

"Kebijakan ini tidak hanya melukai masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam keharmonisan yang telah lama terjalin antara Aceh dan Sumut," ujar Muchlis kepada wartawan di Aceh, Sabtu (14/6/2025).

Muchlis menilai bahwa keputusan Kemendagri berpotensi mengusik kedamaian pasca-konflik yang telah susah payah dibangun di Aceh. Ia menekankan bahwa permasalahan alih administrasi ini bukan sekadar persoalan batas wilayah, melainkan telah menyentuh akar sejarah dan semangat rekonsiliasi yang tercantum dalam Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956.

"Ini mencederai ruh Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang telah menjadi pijakan historis dalam mengatur batas-batas wilayah Aceh sebagai daerah otonomi khusus," tambahnya.

Lebih lanjut, Muchlis berpendapat bahwa keputusan Kemendagri ini kontraproduktif terhadap narasi Astacita dan stabilitas nasional yang sedang dibangun oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. "Situasi masyarakat Aceh saat ini adalah respons normal yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pusat," katanya.

Imbauan untuk Tidak Terjebak Konflik Horizontal

MBI Wilayah Aceh mengimbau generasi muda dan seluruh elemen masyarakat, baik di Aceh maupun Sumut, agar tidak terjebak dalam konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Muchlis menegaskan bahwa dialog dan semangat kekeluargaan adalah kunci untuk mengatasi persoalan tapal batas ini.

"Aceh dan Sumut adalah satu tubuh yang hanya dipisahkan oleh batas administratif. Kami melihat banyak generasi muda Sumut juga berempati dan menyesalkan keputusan ini. Artinya, ada solidaritas yang masih hidup dan harus dijaga,” ujar Muchlis.

Ia juga menekankan pentingnya langkah bijak dan arif dari pemerintah pusat, khususnya Mendagri Tito Karnavian, untuk membatalkan keputusan tersebut demi menjaga stabilitas sosial dan politik kawasan. MBI mengingatkan bahwa menjaga semangat perdamaian di Aceh bukan hanya tugas masyarakat setempat, tetapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Mereka berharap pemerintah pusat lebih peka terhadap dampak sosial dan psikologis dari setiap kebijakan yang menyangkut wilayah Aceh.

Mendesak Penjelasan dan Kejelasan Alasan

Sekretaris Jenderal MBI, Reza P, menambahkan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan sebenarnya di balik masuknya keempat pulau tersebut ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jika tidak ada penjelasan, hal ini akan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

"Dikhawatirkan, terjadi adu argumen hingga munculnya gesekan yang berakibat pada ketidakharmonisan di tengah masyarakat, khususnya Sumut dan Aceh,” ucap Reza P.

Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri, segera menyelesaikan persoalan ini tanpa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. "Pemerintah harus segera menyelesaikan, dan kasih alasan sebenarnya kenapa empat pulau itu masuk ke Sumut,” tandasnya.

Editor : Jafar Sembiring