PSR Jadi Solusi Swasembada Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit

Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal mengatakan 251.637 ha di 21 provinsi dengan jumlah petani kebun yang terlibat mencapai 154.936 orang pada periode 2016-2024.

“Kami terus berusaha memperluas program PSR ini untuk mendorong kesejahteraan petani sawit. Ada 154.936 orang petani yang sudah mendapatkan program ini,” ujarnya.

Baca Juga

Kebijakan Putin Untungkan Petani Sawit, Ancaman Penurunan Harga Mengintai

Pemangku kepentingan perkebunan sawit nasional mendorong pemerintah untuk melanjutkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan intensitas yang lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, Gapki terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini.

Beberapa masalah terkait sawit rakyat, tuturnya, mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang, Proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumber daya di lapangan), banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani Pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman bekum menghasilkan.

Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, ungkapnya, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, di mana nilainya untuk perhitungan minimal mencapai Rp100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp112,42 juta per hektare.

“Kami senang nilai bantuan PSR dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha. Tapi kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman,” terang Ketum Gapki tersebut.

Editor : Odi Siregar