Camat Percut Sei Tuan Beri Angin Segar Kepada Warga Terkait Pemagaran Pasar Gambir

DELISERDANG, iNewsMedan.id - Camat Percut Sei Tuan kembali memberikan janji kepada warga terkait pemagaran Pasar Gambir. Proyek pemagaran ini sebelumnya sempat tertunda karena rapat koordinasi yang tidak terlaksana sesuai jadwal. 

Salah seorang warga KP mengatakan bahwa pelaksana proyek dan warga telah mendapat janji bahwa akan dilakukan rapat koordinasi pada Senin mendatang. Namun, KP juga menyoroti kurangnya keseriusan dari pihak terkait dalam melaksanakan rapat yang seharusnya melibatkan semua pihak terkait.

Baca Juga

Forum Pemagar Apresiasi Kinerja Camat Percut Seituan, Minta Tegas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2015

"Disini pentingnya peran Dinas PU dalam pemagaran Pasar Gambir dan mengimbau agar tidak ada upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan proyek tersebut. Kami juga menyoroti kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam menangani permasalahan di Pasar Gambir," katanya, Kamis (14/3/2024).

KP berharap rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jelas dan memberikan arah yang pasti. KP juga menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi dalam penundaan proyek pemagaran Pasar Gambir bukanlah tanggung jawab para pelaksana, melainkan kesalahan dari dinas terkait.

"Di sini sudah jelas siapa yang tak mau berbuat. Saya kasihan dengan pelaksana bulak balik ia mau membangun pemagaran namun mendapat penolakan dari PKL yang semestinya itu tanggung jawab Satpol-PP Deliserdang. Bentuk pengamanan dan penertiban ini kan harus dari dinas dan pihak kepolisian. Ini nyatanya 12 instansi yang disebut melaksanakan rakor pada ke mana?," sebut KP.

KP juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan rapat koordinasi agar publik dapat menilai kinerja dari dinas terkait. Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang, pemagaran Pasar Gambir dapat segera dilanjutkan tanpa hambatan.

"Kalau pun Senin mendatang mau dibuat rapat koordinasi ini harus jelas. Baik secara admistrasi maupun dokumentasi. Sehingga publik bisa menilai dinas-dinas mana yang tak mau bekerja," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar