Proyek Pemagaran Mandek, Warga Pertanyakan Kredibilitas Pejabat yang Tangani Pasar Gambir

DELI SERDANG, iNewsMedan.id - Warga Deli Serdang, Sumatera Utara, menilai polemik Pasar Gambir hingga kini belum mampu diatasi oleh pejabat, baik di tingkat pemerintah Kabupaten hingga kecamatan. Mengingat, masih menjamurnya para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

"Penertiban yang berulang kali dilakukan Satpol-PP, terkesan hanya sekedar bekerja tanpa adanya solusi jangka panjang," ujar warga sekitar Pasar Gambir, KP, Senin (25/3/2024).

Baca Juga

Program Pemagaran Pasar Gambir di Percutsei Tuan Mandek, Warga Sebut Sekda dan Camat Buang Badan

KP juga menduga para pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengatasi polemik Pasar Gambir hanya menghabiskan anggaran daerah.

"Kami mempertanyakan kredibilitas para pejabat yang menangani Polemik Pasar Gambir," jelas KP.

Tak hanya itu, KP juga menilai apa yang telah dikerjakan Satpol-PP Deli Serdang dalam penertiban terkesan sebatas jalan tanpa adanya hasil kerja.

Baca Juga

7 Kali Gagal Laksanakan Pemagaran Pasar Gambir, Warga Minta Copot Pejabat Berwenang

"Penertiban dilakukan namun tak ada pengawasan setelah itu. Seolah-olah merasa telah berbuat namun faktanya membenturkan antara pelaksana proyek dengan para PKL," ungkap KP.

KP juga menegaskan bahwa pemerintah seharusnya dapat dengan tegas menegakkan peraturan daerah (Perda). Mengingat, apa yang sudah tertuang dalam Perda harus dapat dilakukan lantaran terdapat hukum yang menjerat di dalamnya jika tak dilaksanakan.

"Ini saya mendapat kabar bahwa akan adanya bantuan pengamanan dari personel kepolisian hingga TNI untuk mengamankan proses pemagaran pada Rabu. Kalau ini saya melihatnya, yang ada ini membenturkan antara pelaksana dengan PKL," terang KP.

Baca Juga

Penertiban Pasar Gambir Tembung Tak Terlaksana, Satpol PP dan PKL Kucing-kucingan

"Apalagi ini ramadan, lalu kalau ditertibkan di hari Rabu mendatang, apakah langsung dikerjakan atau hanya penertiban. Ini kan terlalu konyol, yang ada membuat ini semakin keruh. Kalau memang harus dilaksanakan, petugas harus mengawal proyek ini sampai selesai, jika tidak ini menjadi masalah baru," tutup KP.

Editor : Odi Siregar