UNESCO Beri Kartu Kuning kepada Geopark Kaldera Toba, Ini Kata Ketua DPRD Sumut

Atas hal itu, Baskami mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki sesuai saran UNESCO.

Baca Juga

Jelang Revalidasi UNESCO, BI dan Toba Caldera UGGp Perkuat Komitmen untuk Raih Green Card

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," ucapnya.

Kemudian, Baskami juga meminta Pj Gubernur Sumut, Hassanudin turun tangan membenahi Danau Toba. Mengingat, Sumut akan dihadapkan dengan Pemilu dan PON 2024.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang di benahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," tuturnya.

Baca Juga

Deretan 5 Taman Nasional Indonesia Jadi Situs Warisan Dunia, Nomor 1 Ditetapkan UNESCO Tahun 1999

Tak hanya itu, Baskami menyarankan agar Pj Gubsu mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan dalam mengembangkan Danau Toba, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Sebab, lanjut Baskami, pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di Danau Toba.

"Ini yang saya dengar hanya rapat, actionnya gak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini di undang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan dimana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang gak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," tutupnya.

Editor: Odi Siregar