UNESCO Beri Kartu Kuning kepada Geopark Kaldera Toba, Ini Kata Ketua DPRD Sumut

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO kepada pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, yakni Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kaldera Toba.

UNESCO memberikan kartu kuning lantaran minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini resmi diumumkan oleh UNESCO melalui laman resminya di unesco.org.

Baca Juga

Deretan 5 Taman Nasional Indonesia Jadi Situs Warisan Dunia, Nomor 1 Ditetapkan UNESCO Tahun 1999

"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu?. Dua tahun kedepan, itukan tidak lama. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut lo kita dari UNESCO dan mengambil itu kembali tidak gampang," ujar Baskami Ginting di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut, Baskami meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mengumpulkan para pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, agar segera memperbaiki permasalahan yang ada. Sehingga, UNESCO mencabut kartu kuning tersebut.

"Jadi saya mau, nanti saya akan laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, apa sebabnya kanapa tidak ada fungsi mereka itu, ini kan fakum semua ini pengurus-pengurusnya," sebutnya.

Baca Juga

UNESCO Beri Kartu Kuning kepada Geopark Kaldera Toba, Pengelolaan Dinilai Minim

Baskami juga menilai banyak pihak-pihak tidak menjalankan tugasnya. Di antaranya, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya.

"Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelasnya.

Atas hal itu, Baskami mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki sesuai saran UNESCO.

Baca Juga

Danau Toba Jadi Google Doodle yang Menampilkan Keindahan Alam

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," ucapnya.

Kemudian, Baskami juga meminta Pj Gubernur Sumut, Hassanudin turun tangan membenahi Danau Toba. Mengingat, Sumut akan dihadapkan dengan Pemilu dan PON 2024.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang di benahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," tuturnya.

Baca Juga

5 Fakta Unik Pulau Komodo, Nomor 3 Pengunjung Wajib Pakai Sepatu

Tak hanya itu, Baskami menyarankan agar Pj Gubsu mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan dalam mengembangkan Danau Toba, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Sebab, lanjut Baskami, pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di Danau Toba.

"Ini yang saya dengar hanya rapat, actionnya gak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini di undang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan dimana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang gak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," tutupnya.

Editor : Odi Siregar