JAKARTA, iNewsMedan.id- Pimpinan Pusat Barisan Nasional Ganjar Pranowo (Barnas-GP) menanggapi dengan bijak usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penundaan Pilkada 2024 yang dijadwalkan November 2024 mendatang. Barnas- GP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih dulu fokus pada pelaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden.
Ketua Barnas GP, Luhut Parlinggoman Siahaan mengatakan jika pelaksanaan Pileg dan Pilpres berjalan lancar, maka dipastikan pelaksanaan Pilkada juga berjalan dengan lancar.
“Seluruh stakeholder mari bersama fokus menyukseskan Pileg dan Pilpres terlebih dahulu, sehingga jika pelaksanaan Pileg dan Pilpres berjalan lancar maka dipastikan pelaksanaan Pilkada juga diharapkan demikian, mari kita tunjukkan pesta demokrasi yang sejuk dan berkualitas,"ucapnya kepada wartawan, Minggu (16/7).
Sebab kata Luhut, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pilkada bukan hanya tugas penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu saja. Seluruh aparat pemerintah ucap Luhut, harus bekerja ekstra sesuai dengan tupoksinya masing- masing.
"Berikan serta curahkan segala kemampuan terbaik untuk ikut andil dalam menyukseskan Pemilu 2024. Seluruh elemen masyarakat harus secara bersama-sama berkomitmen untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas," beber mantan Ketua KPU Tanjungbalai itu.
Luhut menerangkan masyarakat semua harus fokus menyukseskan Pemilu serentak 2024 karena momentum Pemilu 2024 harus menjadi barometer penyelenggaraan pesta demokrasi terbaik di dunia. Sebab negara Indonesia adalah negara yang besar dengan sistem demokrasi yang sangat baik pula.
“Dalam hal ini Barnas-GP bukan hanya semata ingin mengantarkan Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI tetap juga memiliki tanggung jawab moral secara bersama menyukseskan Pemilu yang sejuk dan damai, ”tutupnya.
Sebagaimana diberitakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan akan digelar pada November 2024 mendatang.
Menurutnya, opsi penundaan Pilkada serentak 2024 perlu dibahas mengingat pelaksanaannya beriringan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP)dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Editor : Ismail