Pelaksanaan PPDB, Ombudsman Sumut: Kepsek Harus Berani Tolak  Peserta Titipan 

Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar meminta, agar para kepala sekolah melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan PPDB secara baik.

Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB tahun 2023/2024 ini, bersih dari praktik pungutan, terhindar dari pengaruh tekanan dari pihak manapun serta berjalan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Baca Juga

Soal Hutang PDAM Tirta Kualo, Dirut: Saya Baru Tau Soal Berkas Hutang

Hal lain yang juga disampaikan dalam Surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, lanjut Abyadi Siregar adalah, meminta setiap satuan Pendidikan (sekolah) menyediakan dan mempublikasikan Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan. 

“Ini sangat penting untuk melayani adanya calon peserta didik yang ingin bertanya sesuatu atau bahkan ingin menyampaikan laporan pengaduan. Karena itu, Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan ini, bisa dibentuk di setiap sekolah yang setiap jam kerja siap melayani calon peserta didik. Kemudian, dapat juga diakses melalui nomor call center, WhatApss, dll,” harap Abyadi. 

Abyadi menjelaskan, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan PPDB TA 2023/2024 yang baik dan transparan, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga membuka Posko Pengaduan PPDB TA 2023/2024 melalui saluran WA Centere 0811-945-3737. 

Baca Juga

Ombudsman Sidak Pelaksanaan PPDB di Sumut, Ini Temuannya 

“Call center ini bisa diakses siapapun. Bahkan, para kepala sekolah yang merasa mendapat tekanan tertentu untuk menerima calon peserta didik,” tegas Abyadi Siregar.

Editor : Ismail