Wali Kota Bekasi Terjaring Kasus OTT, Tjahjo Kumolo: Peringatan kepada Seluruh ASN

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu 5 Januari 2022.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo prihatin terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, atas dugaan kasus OTT yang menimpanya.

Baca Juga

PNS Dilarang Bukber, Kalau Ketahuan Ini Sanksinya!

Tjahjo beranggapan, bahwa operasi senyap lembaga antirasuah itu sebagai peringatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tak mengecualikan dirinya sendiri. 

Dalam pernyataannya, Tjahjo mengutip hasil Survei Penilaian Integritas Nasional (SPI) yang merupakan hasil kerja sama Kemenpan-RB dan KPK. Dia menyayangkan skor hasil indeks SPI yang menyentuh 72,4 persen ternyata masih membuktikan adanya OTT di tataran kepala daerah.

"Jadi wajar dan memungkinkan ada OTT setiap hari. Ini yang bikin saya prihatin", ujarnya kepada MNC Portal pada Rabu (5/1/2022). 

Baca Juga

ASN Harus Siap Pindah ke IKN, Tjahjo: Hukumnya Wajib

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu memperingatkan kepada dirinya dan rekan-rekan ASN lainnya untuk tak melakukan tindakan rasuah. 

Dia berujar bahwa dengan adanya OTT Wali Kota Bekasi ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan. 

"(Saya) harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat ASN," jelasnya. 

Baca Juga

MenPANRB Bakal Sanksi Instansi yang Masih Rekrut Tenaga Honorer

Hasil survei indeks SPI di-launching pada pada 23 Desember 2021 oleh KPK dan Kemenpan RB. Skor Indeks Integritas Nasional SPI 72,43 tersebut di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni 70. 

Adapun SPI 2021 dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dengan responden sebanyak 255.010 orang.

Editor : Odi Siregar