Ditetapkan Sebagai Tersangka, Rudini Oei Prapidkan Polda Jambi 

JAMBI, iNewsMedan.id- Rudini Oei, tersangka kasus penyerobotan tanah mempraperadilankan Polda Jambi.  Rudini mengaku penetapan tersangka atas dirinya merupakan bentuk kriminalisasi. 

Sidang perdana praperadilan tersebut digelar di Ruang Sidang Cakra II Pengadilan Negeri Jambi, Senin (13/3).  Sidang Praperadilan ini teregister dengan nomor Perkara 3/Pid.Pra/2023/PN JMB di Pengadilan Negeri Jambi. 

Baca Juga

Cien Siong Kembali Ditangkap Usai Menang Prapid, Massa Unjuk Rasa di Polda Sumut

Diketahui sebelumnya, melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor R/32.A/II/RES.1.24./2023/Ditreskrimum Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi tertanggal 27 Februari 2023  Rudini Oei ditetapkan sebagai Tersangka dalam hal penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana atau Pasal 389 KUHPidana. 

Pada kesempatan sidang I (Pertama) ini, Kartika & Rouly Law Firm selaku tim kuasa hukum dari Rudini Oei menyatakan secara tegas bahwa penetapan tersangka terhadap Rudini Oei jelas tidak sah. 

Pertama, pada faktanya kasus penyerobotan tanah ini masih berproses di upaya hukum perdata. Kedua, disisi lain saudara Rudini Oei adalah pemilik Sah dari Tanah yang disengketakan karena masih memiliki Sertifikat Hak Milik. 

Baca Juga

PN Medan Tolak Prapid Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU Rp50,4 Miliar 

Ketiga, Rudini Oei selalu membayar Pajak Bumi dan  Bangunan setiap tahunnya atas tanah dimaksud. 

“Hal ini (Penetapan Tersangka Rudini Oei) sangat jauh dari rasa keadilan bagi Klien Kami, karena bagaimanapun Penetapan Tersangka dari Kepolisian Daerah Polda Jambi terhadap Klien Kami sangat tidak beralasan. Kita tahu bahwa Sengketa ini masih berproses di ranah Upaya Hukum Perdata, sehingga seharusnya apabila kita benar-benar memahami peraturan perundangan, " ucap Bunga Meisa Rouly Siagian, S.H., M.Sc selaku salah satu tim kuasa hukum. 

Lanjut Bunga, hal ini sebenarnya tidak dapat terjadi begitu saja. Sebab penetapan tersangka terhadap Rudini Oei jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Pihak Kepolisian Daerah Jambi. 

Baca Juga

Kuasa Hukum Anak AKBP Achiruddin Prapidkan Kapolda Sumut

"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak Klien Kami melalui proses upaya hukum yang ada,” tegas Bunga. 

Pada persidangan yang ada, Kepolisian Daerah Jambi selaku Termohon terlihat menghadiri persidangan yang dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. 

“Kami selaku tim Kuasa Hukum percaya, kebenaran akan dapat dilihat apabila kita menggunakan hati dan pikiran yang jernih dan objektif. Kita lihat saja kedepan seperti apa, yang jelas hingga sampai saat ini, belum ada Sertifikat Hak Milik  atas nama orang lain di atas Tanah milik Klien Kami, belum ada penerbitan sertifikat baru terhadap sertifikat tersebut sehingga sampai saat ini Tanah tersebut masih atas nama Klien Kami, sehingga jelas Klien Kami menguasai tanah tersebut secara fisik dan yuridis dengan sah," urainya. 

Baca Juga

Hakim PN Medan Kabulkan Prapid Asnah, Status Tersangka Tidak Sah

"Selanjutnya Klien kami masih melakukan kewajiban-kewajiban selaku pemilik tanah seperti membayar pajak bumi dan  bangunan (PBB) atas tanah tersebut," ungkap Ricka Kartika Barus, kuasa hukum lainnya. 

Sidang I (Pertama) Praperadilan berisi agenda Pembacaan Permohonan Praperadilan atas  Penetapan Tersangka, isi permohonan menyatakan uraian-uraian bahwa Kepolisian Daerah Jambi  melakukan Pelanggaran atas beberapa Peraturan Perundang-undangan dalam menetapkan status Tersangka terhadap Saudara Rudini Oei. 

Agenda sidang selanjutnya adalah Sidang II (Kedua) dengan agenda jawaban dari Pihak Kepolisian Daerah Jambi. 

Baca Juga

Sidang Prapid Polres Pelabuhan Belawan, Saksi Ahli: Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Editor : Ismail