KNPRBBK XV Serukan Pentingnya Pelibatan dan Perlindungan Masyarakat yang Inklusif

JAKARTA, iNewsMedan.id - Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) XV menyoroti pentingnya melibatkan dan melindungi masyarakat lokal secara inklusif dalam pengelolaan risiko bencana, mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah pusat. 

Sekretaris Sidang Komite dan Pleno II tentang operasionalisasi Peta Jalan PRBBK di Indonesia, Petrasa Wacana mengatakan bahwa apa yang sudah dihasilkan, harus bisa dioperasionalisasikan. 

Baca Juga

KNPRBBK XV Dorong Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Jadi Bagian Penting dari Pembangunan

"Untuk itu, kita membutuhkan sumber daya dan dana, penguatan kapasitas kepemimpinan di komunitas, menerjemahkan kebijakan agar lebih mudah dijalankan di tingkat komunitas, digitalisasi pengetahuan untuk mempermudah dokumentasi dan diseminasi, juga pengawasan dan evaluasi berkala. KNPRBBK bisa menjadi ruang untuk melakukan evaluasi yang terukur," katanya saat merangkum sesi sidang yang digelar, Rabu (5/10/2022).

Agar kebijakan dan peraturan terkait PRBBK yang telah ada dapat diimplementasikan dengan baik, perlu adanya pelibatan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok berisiko seperti anak-anak, perempuan, maupun orang-orang dengan disabilitas. Kelompok-kelompok ini juga perlu dukungan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka, juga perlindungan dari kerentanan berlapis dalam kondisi bencana, termasuk terhadap risiko pelecehan seksual. 

Pembahasan ini menjadi bagian dari hari ketiga KNPRBBK XV, yang juga berisi tiga diskusi tematik dan tiga Ignite Stage.

Baca Juga

KNPRBBK XV Resmi Dibuka, Kesiapsiagaaan Bencana Hal Penting Bagi Masyarakat

"Perempuan dan anak muda dapat berperan dalam kebencanaan melalui partisipasi pembuatan analisis risiko bencana, melakukan upaya pencegahan bencana, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, dan menjadi pelapor sekaligus pelopor," jelas, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Valentina Gintings dalam sesi diskusi tematik tentang kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam gerakan PRBBK di Indonesia.

Editor : Odi Siregar