Meutya Hafid Nilai Peretasan Terhadap 37 Jurnalis Narasi Bentuk Ancaman Demokrasi

JAKARTA, iNewsMedan.id - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai  peretasan terhadap kerja jurnalistik yang dialami awak redaksi Narasi merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi. 

DPR meminta meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus peretasan tersebut.

Baca Juga:

KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono Berpengalaman Terbangkan Jet Tempur F16, Su30 serta Su27

"Kabar terakhir saya dengar ada 37 awak redaksi yang diretas, dari jumlahnya ini sangat besar sekali dan terlihat sangat masif," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya yang diterima  di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut Meutya Hafid, tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengganggu kerja jurnalistik serta kebebasan pers. 

Baca Juga:

Potret Lyora, Anak Meutya Hafid yang Akrab dengan Prabowo Subianto Sejak Usia Dini

"Saya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk proaktif menyelidiki secara tuntas sekaligus menemukan pelaku peretasan ini," tegasnya.

Ia menjelaskan dalam undang-undang (UU) Pers Pasal 18 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan.

Baca Juga:

Meutya Hafid Bareng Anak Ucapkan Selamat Kepada Prabowo Subianto, Netizen: Lucky you, Lyora

"Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan atas kasus dugaan peretasan karena menghalangi kerja-kerja jurnalistik," tegasnya.