Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi;
4. Peter H.J Chapman, The Use of Dispute Boards on Major Infrastructure Projects. The Turkish Commercial Law Review Volume 1 Issue 3. Turkey: 2015;
5. Sarwono Harjomuljadi, Analisis Pengaruh Dewan Sengketa dan Arbitrase terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC Condition of Contract 2017. Jurnal Konstruksia Volume 10 Nomor 1. 2018.
Penulis: Aprilia Gayatri, S.H. (Jafung Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait