MEDAN, iNewsMedan.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujiaan materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam agenda sidang yang mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan, para hakim MK menanggapi paparan pemerintah dengan menekankan pada karakteristik rokok elektronik legal dan kontribusinya terhadap perekonomian.
Hakim anggota Liliek P. Adi meminta pemerintah memberi penjelasan secara khusus dengan memisahkan penggunaan rokok elektronik legal dari penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan di luar fenomena bahwa vape dapat disalahgunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Jadi, khusus vapenya saja, tanpa ada penyalahgunaan narkotika,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Sementara itu, Hakim anggota Arsul Sani menanyakan mengenai kerangka regulasi yang telah berlaku. Ia menyoroti bahwa rokok elektronik sejatinya telah termasuk dalam pengaturan zat adiktif dalam UU Kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP Nomor 28 Tahun 2024. Hal tersebut menjadi perhatian Mahkamah untuk menelusuri kembali landasan dan konsistensi kebijakan pemerintah terhadap produk yang sebelumnya telah ditempatkan dalam kerangka pengaturan.
“Pasal 149 dan Pasal 150 ini sudah ditunaikan juga dalam PP 28 Tahun 2024, ya, Pasal 429 dan seterusnya,” ujar Arsul.
Kemudian, ia meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan ketentuan tersebut agar Mahkamah dapat melihat dasar pertimbangan yang melandasi pengaturan yang telah berlaku.
Dalam persidangan, aspek ekonomi dari keberadaan industri rokok elektronik juga menjadi salah satu perhatian Mahkamah. Hakim anggota Saldi Isra secara khusus meminta pemerintah memberikan data mengenai penyerapan tenaga kerja serta kontribusi industri tersebut terhadap penerimaan negara sebagai bahan pertimbangan Mahkamah.
“Sekarang ini seberapa besar industri vape menyerap tenaga kerja, ini harus diketahui juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa juga sumbangan pajaknya? Kami juga minta ke pemerintah,” tegas Saldi.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar US$518 juta.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
