PARAPAT, iNewsMedan.id– Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan semakin diperluas. Melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS kini mendapat mandat untuk melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi.
Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Kebijakan ini diharapkan memperkuat perlindungan bagi pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, mengatakan tambahan kewenangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun industri asuransi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Menurut Aditya, dalam penanganan perusahaan asuransi bermasalah, keberlanjutan polis menjadi salah satu aspek yang diutamakan agar hak-hak pemegang polis tetap terlindungi.
"Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis apabila terjadi kegagalan perusahaan asuransi," jelasnya.
Selain kewenangan resolusi, program penjaminan polis juga disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
