Berdasarkan penelusuran, aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon dimasukkan secara ilegal ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.
Sasaran penyadapan ini tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga meluas ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
