MEDAN, iNewsMedan.id - Capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target mengantarkan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Kualanamu menjadi salah satu lokasi pendalaman Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Keimigrasian.
Bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan observasi lapangan (on-site observation) untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dan peluang pengembangan layanan keimigrasian.
Kegiatan ini melibatkan tim peneliti LPEM FEB UI yang diketuai oleh Chaikal Nuryakin, Ph.D. selaku Ketua Tim Pelaksana dan Khoirunurrofik, Ph.D. selaku Ketua Tim Peneliti, serta didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Nurul Sita Masruroh dan Ririn Olivia Siallagan.
Melalui wawancara mendalam dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) bersama jajaran Kanim Kualanamu, tim menggali karakteristik layanan, proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan negara.
Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kanim Kualanamu, Fajar Harry Murcahyo, menyampaikan bahwa kajian ini menjadi kesempatan untuk menggambarkan potensi dan tantangan pelayanan dari perspektif pelaksana di lapangan.
“Setiap layanan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Melalui kajian ini, kami dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses bisnis, kondisi operasional, serta peluang pengembangan layanan di Kanim Kualanamu. Harapannya, hasil kajian dapat menjadi landasan bagi kebijakan optimalisasi PNBP yang tetap mengedepankan kemudahan, kualitas, dan kebutuhan masyarakat,” ujar Fajar, Rabu (11/11/2026).
Sebagai pengelola Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Kualanamu—salah satu pintu masuk udara internasional utama di Sumatera Utara—Kanim Kualanamu memiliki karakteristik layanan dan sumber penerimaan yang beragam.
Layanan tersebut meliputi penerbitan paspor, pelayanan visa, izin tinggal bagi warga negara asing, serta layanan keimigrasian lainnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, realisasi PNBP Kanim Kualanamu pada 2025 mencapai Rp89,10 miliar atau 136,30 persen dari target Rp65,38 miliar.
Kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor sebesar Rp61,05 miliar, visa Rp18,95 miliar, izin tinggal Rp5,27 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya Rp3,84 miliar.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Uray Avian, menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal untuk memetakan peluang dan memperkuat pengembangan layanan.
“Kami melihat kajian ini sebagai momentum untuk memetakan potensi layanan secara lebih menyeluruh. Kualanamu memiliki dinamika pelayanan yang terus berkembang, baik dari layanan paspor maupun pelayanan keimigrasian di bandara internasional. Namun, optimalisasi penerimaan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan, kewajaran tarif, dan kemudahan akses bagi masyarakat,” ungkap Uray.
Sejak Oktober 2026, wilayah kerja Kanim Kualanamu mencakup seluruh Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai, sementara seluruh wilayah Kota Medan dialihkan kepada Kanim Medan.
Penyesuaian ini menghadirkan karakteristik kebutuhan layanan baru sekaligus membuka peluang untuk mengidentifikasi potensi penerimaan di wilayah kerja yang lebih luas. Untuk memperluas akses, Kanim Kualanamu juga mengoperasikan dua Beranda Imigrasi, masing-masing di Kualanamu dan Delipark Mall Medan.
Optimalisasi PNBP keimigrasian tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, semangat “Imigrasi untuk Rakyat” menjadi landasan agar setiap pengembangan layanan menghadirkan manfaat nyata melalui pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berkualitas.
Melalui pendalaman bersama LPEM FEB UI, Imigrasi Kualanamu diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan arah optimalisasi PNBP yang adaptif, produktif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
