MEDAN, iNewsMedan.id– Pemerintah dituntut mengubah pola komunikasi agar tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengar kritik dan aspirasi masyarakat. Peran humas daerah dinilai penting karena menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan warga.
Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Hariqo mengatakan, perubahan paradigma pembangunan harus disertai penjelasan yang memadai kepada masyarakat, termasuk mengenai tujuan dan alasan di balik kebijakan pemerintah.
"Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujarnya.
Menurut Hariqo, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan penyampaian informasi satu arah. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik, sekaligus memastikan informasi dapat diakses saat dibutuhkan.
"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah program kesehatan sebagai contoh kebijakan yang perlu disampaikan kepada publik dengan data dan penjelasan yang jelas.
Cek Kesehatan Gratis, menurut Hariqo, diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026. Secara akumulatif, jumlah peserta program tersebut telah melampaui 179 juta orang sejak 2025.
Selain itu, sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani penyakit kanker, stroke, jantung, dan ginjal. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres 81 Tahun 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan perubahan kebijakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti komunikasi yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat.
"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," kata Sugiat.
Ia menilai perkembangan era digital turut mengubah cara masyarakat menerima dan menilai informasi pemerintah. Karena itu, penyampaian kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan negara.
"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," ujarnya.
Workshop tersebut diikuti jajaran humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung untuk memberikan pembinaan di daerah. Melalui workshop tersebut, Bakom menyampaikan narasi dan data yang sama kepada humas daerah serta membuka saluran bagi penyampaian masukan daerah kepada kementerian dan lembaga terkait.
Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menjadi lokasi program pembinaan komunikasi kehumasan daerah tersebut. Bakom selanjutnya akan melaksanakan program serupa di provinsi lain.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
