Dengan kondisi ini, ia menjelaskan perlu dikaji karena dapat berkontribusi terhadap kepadatan IGD, terutama apabila kunjungan tersebut sebenarnya merupakan kasus nongawat darurat. Namun, kita juga perlu membedakan apakah tingginya kunjungan IGD disebabkan rendahnya kepercayaan kepada puskesmas, keterbatasan jam pelayanan, kebutuhan medis yang benar-benar mendesak, atau persoalan sistem rujukan.
"Semuanya membutuhkan evaluasi berdasarkan data. Menurut saya, revitalisasi puskesmas harus menjadi momentum untuk mengubah citra puskesmas dari fasilitas yang dianggap sebagai pilihan kedua menjadi fasilitas kesehatan yang dipercaya dan menjadi pilihan pertama masyarakat untuk pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya," sebut Destanul Aulia.
Destanul Aulia mengatakan pembangunan fisik harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kepastian dokter melayani, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, serta sistem pelayanan yang lebih modern dan digital.
"Kita juga patut mencatat bahwa Pemerintah Kota Medan pada tahun 2026 sedang merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan tiga puskesmas baru dan renovasi atau rehabilitasi 28 fasilitas lainnya. Program ini memang diarahkan untuk memperbaiki kenyamanan sekaligus kualitas pelayanan," tuturnya.
Untuk itu, Destanul Aulia mengusulkan agar keberhasilan program renovasi tidak hanya diukur dari jumlah gedung yang selesai dibangun, tetapi juga melalui peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, peningkatan pemanfaatan layanan puskesmas, serta perubahan pola kunjungan nongawat darurat ke IGD rumah sakit.
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arah transformasi pelayanan kesehatan primer Kementerian Kesehatan, yang menempatkan puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan masyarakat dengan fungsi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan terintegrasi.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
